×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Jokowi Mau Usung Ekonomi Hijau di 2022

Selasa, 04 Mei 2021, 13:04 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Jokowi Mau Usung Ekonomi Hijau di 2022

Presiden Jokowi. (Youtube Bappenas RI)

Infoanggaran.com, Jakarta – Presiden Jokowi menegaskan kebijakan pembangunan nasional pada 2022 mendatang harus mengarah kepada green economy alias ekonomi hijau.

“Kita juga harus memperoleh manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah kepada green economy. Ini hati-hati ke depan mengenai green economy,” ujar Jokowi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021, Selasa (4/5/2021).

Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia merupakah salah satu paru-paru terbesar dunia. Oleh sebab itu, semua jajaran harus bisa memanfaatkan secara maksimal hutan tropis dan hutan mangrove yang dimiliki nusantara.

“Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) harus dimulai,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Begitu pula dengan blue economy. Menurut Jokowi, arah kebijakan pembangunan nasional harus bisa memanfaatkan sumber daya kelautan dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi.

Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diproritaskan di semua pantai yang kita miliki,” kata dia.

Selain itu, sambung Jokowi, kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada green technology, green product, dan green industy juga harus diperkuat supaya bisa bersaing di pasar global.

Khusus green industry, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah tengah merencanakan untuk membuat green industrial park alias kawasan industri hijau di Kalimantan Utara.

“Kita ingin memanfaatkan hydropower yang ada di Sungai Kayan, dan ini akan menghasilkan energi hijau yang akan disalurkan kepada kawasan industri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana,” tukas Presiden.

 

Fiskal Harus Mendukung

Sebelumnya, Koalisi Generasi Hijau mengakui bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2022 yang disusun Bappenas telah mengusung kebijakan pembangunan ekonomi hijau.

Hanya saja, menurut koalisi, ekonomi hijau belum mendapat dukungan fiskal. Hal ini terlihat dari rancangan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022.

“Belum mencerminkan transformasi kepada green economy,“ ujar Koordinator Koalisi Generasi Hijau Misbah Hasan, Senin (3/4/2021) kemarin.

Menurut Misbah, seharusnya skema kebijakan fiskal yang disusun Kementerian Keuangan secara otomatis mendukung transformasi pemulihan ekonomi hijau baik melalui kebijakan perpajakan, belanja negara, maupun kebijakan pembiayaan anggaran dalam APBN 2022.

“Kalau proses perencanaan di Bappenas yang tercantum dalam RKP 2022 tidak didukung oleh kebijakan fiskal yang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan, maka ada kemungkinan semua yang direncanakan oleh Bappenas untuk transformasi ekonomi hijau akan menguap dalam proses di Kementerian Keuangan dan proses politik di DPR RI,” imbuh dia.

Senada, Ketua International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia Aldi Muhammad Alizar juga heran arah kebijakan fiskal tidak sinkron Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.

“Kelihatannya Bappenas dan Kementerian Keuangan jalan sendiri-sendiri dan belum sinergis,” jelas anggota Koalisi Generasi Hijau itu.

Aldi berharap Kementerian Keuangan dan Bappenas bisa saling bersinergi. Menurutnya, hal ini supaya “perencanaan ekonomi hijau yang termuat dalam RKP 2022, meskipun masih sangat kecil, jangan sampai hilang dan tidak ada dalam KEM PPKF 2022 di Kementerian Keuangan.”

 

Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju