×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Jokowi Ingatkan BUMDes Tak Kejar Sertifikat Tanpa Kegiatan

Senin, 20 Desember 2021, 18:00 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Jokowi Ingatkan BUMDes Tak Kejar Sertifikat Tanpa Kegiatan

Tangkapan layar - Pembukaan, Peluncuran Sertifikat BUMDesa dan Rapat Koordinasi Nasional BUMDesa oleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Senin (20/12/2021).

Infoanggaran.com, Jakarta –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) tidak boleh hanya mendapat sertifikat tanpa memiliki kegiatan.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara peluncuran Sertifikat BUMDesa dan Rapat Koordinasi Nasional BUMDesa, di Jakarta, Senin (20/12/2021).  

“Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum, kemudian buat plang, 'BUMDes Desa Sukamakmur' misalnya. Hanya itu saja, tapi kegiatannya enggak ada, enggak jelas," ujar Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden.  

Dia mengatakan keberadaan BUMDes harus bermanfaat bagi masyarakat.  "Jangan kita terpaku pada jumlahnya. Aktivitas, kualitas kegiatan di dalamnya harus betul-betul di lapangan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh rakyat kita,"katanya.

Jokowi mengungkapkan, keberadaan BUMDes sendiri sudah mengalami kenaikan drastis sebesar 600 persen sejak 2014 lalu, dari 8.100 BUMDes hingga saat ini menjadi 57.200 BUMDes.

Oleh karenanya, Jokowi ingin semua pihak benar-benar bekerja memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, kepala negara juga berpesan agar BUMDes harus mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang bermanfaat. 

"Jangan sampai justru mematikan ekonomi rakyat yang sudah ada. Misalnya, di desa ada toko-toko yang kecil itu ada 5-10 toko. Lalu BUMDes bikin toko yang lebih gede. Lalu yang 10 mati, yang ini hidup lebih gede. Ini yang tidak baik," jelas Jokowi. 

"Bukan itu, Saudara-saudara. Ini harus memicu dari yang 10 jadi 20, yang 10 dari kecil jadi menengah atau besar. Tugas itu yang kita inginkan, bukan mematikan yang sudah ada. Berorientasi pada pembentukan usaha baru yang belum ada tapi dibutuhkan oleh masyarakat," imbuhnya.

Dengan perkembangan itu, masyarakat desa tidak harus ke kota kecamatan atau kota kabupaten untuk mencari barang keperluan sehari-hari. Tetapi cukup di desa sudah terpenuhi dan BUMDes mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu. 

Lebih lanjut Jokowi juga meminta agar BUMDes juga bisa mengonsolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan. Misalnya untuk membeli pupuk bisa dikonsolidasikan di BUMDes. 

"Bisa juga bekerja sama misalnya dengan perusahaan perkebunan untuk mengambil kegiatan, misalnya transportasinya," kata Jokowi.

"Saya nanti akan pesan kepada usaha swasta maupun BUMN, baik perkebunan, baik pertambangan maupun perkebunan yang di desa-desa untuk mengikutkan BUMDes dalam kegiatan-kegiatan mereka," lanjutnya. 

Jokowi tidak ingin warga desa hanya menjadi penonton hasil tambang atau hasil bumi diambil ke luar daerah.

"Libatkan. Nanti saya sampaikan dengan tegas melibatkan BUMDes bersama dalam kegiatan mereka," tambahnya.

 

Sertifikat Jadi Pemicu

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly berharap peluncuran sertifikat badan hukum BUMDes menjadi pemicu lahir dan tumbuhnya badan usaha desa di Indonesia.

“Sertifikat BUMDes kita harapkan menjadi bukti usaha desa adalah unit usaha yang layak dan profesional, sembari tetap mengingat pesan Pak Presiden, sertifikat tak hanya secarik kertas. Sertifikat usaha harus jadi pemicu lahir dan tumbuhnya usaha dari desa,” ucap Yasonna.  

Yasonna menjelaskan, BUMDes dan BUMDesma memerlukan sertifikat badan hukum sebagaimana amanat ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Permenkumham 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pendaftaran Badan Hukum BUMDes dapat menggunakan aplikasi SID (Sistem Informasi Desa), kemudian diverifikasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Data BUMDes yang lolos verifikasi kemudian disampaikan oleh pihak yang terkait kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi SABH (Sistem Administrasi Badan Humum), dan kemudian sertifikat akan diterbitkan secara elektronik.

“Agar pembangunan desa lebih berkesinambungan, dana desa dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kini tumbuh menjadi 57.200 usaha,” ujar Yasonna.

Yasonna lalu menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan pentingnya tata kelola yang baik terkait Dana Desa, mengingat besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk Dana Desa. Jumlah anggaran untuk Dana Desa mencapai Rp400,1 triliun sejak 2015 hingga 2021.

Menurut Yasonna, besarnya kucuran anggaran untuk Dana Desa adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memajukan desa, menyejahterakan masyarakatnya, dan mengurangi kesenjangan.

“Anggaran ini membuat desa tak lagi terpinggirkan, infrastruktur dibangun, penerangan lebih oke, ekonomi pun lebih merata,” katanya.

Tagar. #desa #Presiden Joko Widodo #Sertifikat #BUMDes #badan hukum

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen