×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Jokowi: 101 Pj Kepala Daerah Harus Berkualitas

Senin, 11 April 2022, 21:00 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

Jokowi: 101 Pj Kepala Daerah Harus Berkualitas

Tangkapan layar - Presiden Jokowi saat memberi pengarahan terkait Pemilu 2024 yang diakses dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

 Infoanggaran.com, Jakarta - Presiden Jokowi ingin 101 penjabat (pj) kepala daerah adalah orang yang berkualitas, terpilih dan terseleksi dengan baik. Pj kepala daerah harus orang yang kapabel dan memiliki leadership yang kuat menghadapi situasi ekonomi global yang tidak mudah.

"Seleksi figur-figur penjabat daerah betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan penjabat daerah yang kapabel, memiliki leadership yang kuat, dan menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak mudah," kata Jokowi, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (11/3/2022). 

Dengan demikian, Jokowi berharap, persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan dengan baik. 

Jokowi menyebut, pada 2022 ada 101 daerah yang harus disiapkan pj gubernur, bupati dan wali kota. Jumlah itu terdiri dari tujuh gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota yang bakal berakhir masa jabatannya pada 2022.  

Adapun gubernur yang masa jabatannya akan berakhir 2022 adalah Gubernur Aceh Nova Iriansyah (berakhir Juli), Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan (Mei), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Oktober), Gubernur Banten Wahidin Halim (Mei), Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (Mei),  Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar (Mei), dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (Mei). 

Sementara itu, masa jabatan sejumlah gubernur lain di Pulau Jawa akan berakhir pada 2023, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah. 

Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menyebut kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022-2023 akan digantikan oleh penjabat gubernur sementara sampai pilkada digelar pada 2024.  

Pasal pengangkatan penjabat kepala daerah saat ini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, ketentuan yang diatur dalam Pasal 201 ayat 9, 10, dan 11 pada UU Nomor 10 Tahun 2016 itu sangat rentan politisasi. 

Pemohon mengatakan, pengangkatan penjabat kepala daerah yang dilakukan presiden dan menteri dalam negeri menegasikan hak dan partisipasi masyarakat. 

"Karena dilakukan penunjukan atau bukan melalui proses pemilihan penjabat kepala daerah yang dilakukan secara demokratis," kata kuasa hukum pemohon, Nurkholis Hidayat, dalam dokumen permohonan. 

Selain itu, penjabat kepala daerah dari aparatur sipil negara (ASN) juga dinilai kurang memiliki legitimasi dari rakyat karena tidak dipilih langsung.

Tagar. #penjabat #jabatan #Gubernur #pilkada serentak #jokowi #pemilu 2024

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin