×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Jalan Terjal Transisi Energi

Minggu, 21 November 2021, 18:41 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Jalan Terjal Transisi Energi

Ilustrasi. (katadata.co.id)

Infoanggaran.com, Jakarta - Perubahan iklim menjadi ancaman serius dunia global, tak terkecuali Indonesia. Suhu bumi bahkan diprediksi bisa mengalami kenaikan hingga 5 derajat celcius pada akhir abad 21. Aktivitas ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam, terutama penggunaan energi fosil, menjadi akar masalah.

Saat ini dunia global tengah berusaha mengurangi dampak buruk lingkungan. Sebanyak 195 negara, termasuk Indonesia, telah menyatakan komitmennya dalam Paris Agreement atau Perjanjian Paris yang disebut-sebut sebagai babak baru dalam menangani perubahan iklim.

Melalui National Determined Contributions (NDC), mereka berjanji menurunkan emisi karbon demi mengurangi pemanasan global di bawah 1,5 derajat celsius.

Indonesia sendiri sudah berkomitmen akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Bahkan, Indonesia ‘memimpikan’ net zero emission pada 2060 mendatang.

Namun mitigasi terhadap perubahan iklim masih berjalan amat lambat. “Aktivitas ekonomi masih banyak yang mengesampingkan efek buruk terhadap lingkungan,” ujar peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Rachbini, beberapa waktu lalu.

Faktanya, masih banyak perusahaan yang enggan melakukan melakukan inovasi teknologi. Menurut Eisha, butuh waktu lama untuk menyesuaikan mesin-mesin produksi terhadap keharusan environment friendly.

Belakangan pemerintah kerap kali menyampaikan komitmennya mengatasi ancaman perubahan iklim. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, salah satunya kebijakan fiskal seperti tax allowance dan tax holiday untuk memberikan dukungan kepada proyek-proyek hijau, termasuk pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Pendeknya, pemerintah tengah berbenah melakukan transisi energi dari fosil menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

 

Ekstraktif Mendominasi

Namun Transparansi International Indonesia (TII) meragukan keseriusan melakukan transisi energi. Musababnya, usaha industri ekstraktif masih mendominasi dan menjadi sandaran perekonomian Indonesia yang sifatnya cenderung eksploitatif.

“UU Cipta Kerja juga menjadi peluang mudah bagi korporasi dan berbagi pengusaha untuk melakukan investasi bagi perekeonomian Indonesia dengan mengeksploitasi alam,” tulis TII lewat akun Facebook-nya.

Secara tegas, TII menyebut pengusaha batubara seakan masih menjadi anak emas bagi negara. Hal ini terlihat dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030 yang tetap memberikan ruang penggunaan batubara yang notabene merupakan energi kotor menjadi bahan baku pembangkit listrik.

Setelah UU Harmonisasi Perpajakan mengatur penerapan pajak karbon, pemerintah terus berusaha meyakinkan keseriusannya melakukan transisi energi kepada khalayak. Pemerintah mengklaim beleid tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah mengatasi perubahan iklim.

Kebijakan yang bakal mulai diterapkan pada April 2022 itu dilakukan secara bertahap, di mana pemerintah akan terus memperluas sektor pemajakan pajak karbon berdasarkan kesiapan sektor.

Bahkan, pemerintah menargetkan bisa mengimplementasikan carbon trading secara penuh pada 2025 mendatang. Presiden Jokowi juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang salah satunya mengatur pasar karbon.

Ekonom INDEF Drajat Wibowo mengatakan, ambisi Indonesia bisa menjual emisi karbon dalam bentuk sertifikat di Bursa Efek Indonesia masih membutuhkan waktu. “Itu masih panjang karena mekanismenya belum ada,” kata Drajat.

Jumat (19/11/2021) pekan lalu, Komisi XI DPR RI sempat meminta pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera merumuskan mekanisme carbon trading.

“Pemerintah, OJK, dan BEI harus benar-benar siap merumuskan mekanisme pasar carbon trading domestik ini,” tegas Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto dalam acara “Kickoff Sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan”.

Saat ini pemerintah sedang membahas bagaimana mekanisme carbon trading yang bisa dilakukan di Indonesia. Bahkan Kementerian Keuangan sendiri tengah mendesain carbon tax sebagai instrumen untuk memfasilitasi pasar karbon pada 2025 mendatang.

Jika bisa diimplementasikan, Drajat mengakui perdagangan karbon bakal punya dampak positif yang cukup signifikan terhadap lingkungan, termasuk perekonomian nasional. “Efek multiplier-nya besar sekali ke APBN, lapangan kerja, dan ekonomi daerah,” kata dia.

Potensi pendapatan Indonesia dari perdagangan karbon memang cukup menjanjikan. Pasalnya, potensi emisi karbon di Indonesia mencapai 11,318 giga ton yang berasal dari hutan tropis seluas 125,9 juta ha, area mangrove seluas 3,31 juta ha, serta lahan gambut seluas 7,5 juta ha.

“Jika pemerintah dapat menjual credit carbon dengan harga 5 dolar AS saja, maka potensi pendapatan Indonesia mencapai 565,9 miliar dolar AS atau Rp8.000 triliun,” kata anggota Komisi VI DPR Jon Erizal.

 

Banyak Tantangan

Kendati begitu, Jon menilai perdagangan karbon masih banyak tantangan. Selain belum ada, mekanisme perdagangan karbon yang dihasilkan nantinya harus kompatibel dengan struktur ekonomi Indonesia agar mampu menyerap potensi emisi karbon.

Timing dan momentum yang tepat dalam menerapkan carbon trading akan sangat krusial demi meminimalisasi distorsi ekonomi pasca pandemi Covid-19,” tandas dia.

Penentuan tarif perdagangan karbon juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Menurut Jon, pemerintah harus mampu membentuk pasar karbon domestik yang dapat menyerap suplai credit carbon dengan harga yang lebih baik dari internasional.

Soal masalah tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga mengakui bahwa mekanisme carbon trading yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ini cukup kompleks. Terutama dari sisi harga jika menggunakan harga minimal yang diatur dalam UU HPP sebesar Rp30 ribu atau sekitar 2 dolar AS per tCO2e.

Sri Mulyani menyampaikan, saat ini harga karbon di pasaran dunia sudah di atas 40 dolar AS per tCO2, bahkan Kanada akan menaikkan hingga di atas 124 dolar AS sampai 2030 mendatang. 

“Nah, ini pasti menimbulkan komplikasi. (Kalau) dari harga yang rendah, nanti kredit karbon kita dibeli oleh orang asing semua dan dipakai untuk carbon credit-nya di sana,” sebut Menkeu.

 

Tagar. #transisi energi #perdagangan karbon #energi hijau #perubahan iklim

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital