×
×
Kamis, 18 Agustus 2022
OBS 2019
loading content

Jaksa Agung Klaim Sudah Lakukan Terobosan, dari Integritas hingga Hukuman Mati

Rabu, 15 Desember 2021, 19:00 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Jaksa Agung Klaim Sudah Lakukan Terobosan, dari Integritas hingga Hukuman Mati

Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta – Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengklaim terus menerapkan prinsip profesionalitas dan integritas di lingkungan kejaksaan. Menurut Burhanuddin, komitmen tersebut telah dia pegang sejak ditunjuk Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi pada Oktober 2019 lalu.

“Profesionalitas dan integritas harus melekat dan tertanam dalam insan kejaksaan,” ujar Burhanuddin dalam webinar bertajuk “Mengangkat Marwah Kejaksaan, Membangun Adhyaksa Modern” yang digelar Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka), Rabu (15/12/2021).

Burhanuddin mengatakan, Kejaksaan juga telah melakukan berbagai terobosan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya dengan mengedepankan restorative justice alias keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, mengingat selama ini penegakan hukum yang mengedepankan yang lebih retributif pada aspek pemidaan.

Menurut dia, aturan tersebut guna mengubah paradigma peradilan pidana dari hanya berorientasi pemidanaa menjadi penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait.

Komitmen penegakan hukum di bidang korupsi juga cukup konsisten. Bahkan Kejaksaan sudah menerapkan tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi seperti yang diterapkan kepada Heru Hidayat, terdakwa kasus korupsi Asabri yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp22,7 triliun.

“Hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi,” tegas Burhanuddin.

Tidak hanya hukuman yang bisa menimbulkan efek jera, Burhanuddin menyampaikan bahwa Kejaksaan juga turut gencar melakukan pengembalian aset-aset negara dari pelaku korupsi melalui Pusat Pengembalian Aset (PPA).

Bahkan, pemulihan aset juga menjadi salah satu kewenangan Kejaksaan yang diatur dalam perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang disahkan pada 7 Desember 2021 lalu.

“Kejaksaan punya kewenangan untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak,” tandas Burhanuddin.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman setuju bahwa UU Kejaksaan harus memperkuat kewenangan Kejaksaan, alih-alih dipreteli.

Bahkan, kata Boyamin, dirinya sempat mengusulkan kepada DPR agar jaksa penuntut umum memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi untuk mempercepat penyidikan, bahkan sudah bisa terlibat sejak olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Sekarang jaksa hanya membaca berkas untuk kemudian menyatakan lengkap atau tidak lengkap dengan petunjuk, misalnya,” terang dia.

Boyamin tidak menampik berbagai klaim Jaksa Agung. Namun, menurut dia, Kejaksaan harus lebih serius lagi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di samping menggencarkan pemberantasan korupsi.

“Masyarakat itu mengharapkan jaksa bukan hanya jaksa yang punya kekebalan seperti jaksa yang dimintai keterangan harus seizin Jaksa Agung,” singgung Boyamin.

Sementara itu, Ketua Advokat Perekat Nasional Petrus Salestinus menyoroti penerapan keadilan restoratif yang tengah dilakukan Kejaksaan. Meski berdampak positif, Petrus berharap Kejaksaan mampu merangkul dan mengakomodir lembaga-lembaga adat--yang notabene diakui konstitusi--dalam menjalankan keadilan restoratif, terutama ketika menyangkut persoalan hukum yang menimpa masyarakat hukum adat.

Petrus juga berharap Kejaksaan bisa menjadi inisiator penerapan keadilan restoratif di lembaga hukum lainnya seperti Kepolisian dan Mahkamah Agung. “Harus jadi inisiator hukum supaya diatur dalam peraturan perundang-undang,” tegas dia.

Sentral

Di sisi lain, pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengingatkan bahwa jaksa mempunyai peran yang sangat menentukkan dalam proses penegakkan hukum mulai dari menerima berkas perkara, gelar perkara, dakwaan, tuntutan, hingga eksekusi putusan.

Menurut Suparji, Kejaksaan yang modern bukan hanya sekadar membalas kejahatan dengan hukuman.  “Harus ada sebuah paradigma yang masif di Kejaksaan selain untuk restorative justice juga mempertimbangkan aspek ekonomi,” kata dia.

Sebab, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi nasional akan menjadi urat nadi untuk mencapai tujuan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Kejaksaan juga harus memberikan pelayanan hukum yang berkualitas tanpa diskriminasi. Begitu juga dalam tindakannya, harus mengedepankan hak asasi manusia dan tidak boleh sewenang-wenang.

Tidak kalah penting, kata Suparji, “tidak boleh permisif dalam terjadinya kesalahan.”

Tagar. #maki #kejaksaan #Korupsi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya