×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Jadi Prioritas Pemulihan, Pemerintah Siapkan Anggaran Sektor Perumahan Rp33,1 Triliun

Kamis, 11 Maret 2021, 13:53 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Jadi Prioritas Pemulihan, Pemerintah Siapkan Anggaran Sektor Perumahan Rp33,1 Triliun

Ilustrasi. (idntimes.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Pemerintah menetapkan pemulihan sektor perumahan menjadi bidang prioritas pada tahun anggaran 2021. Kebijakan ini diambil lantaran sektor perumahan memiliki multiplier effect yang sangat tinggi terhadap sektor lainnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp33,1 triliun dalam APBN 2021 untuk sektor perumahan melalui berbagai program.

Sri Mulyani membeberkan, dana tersebut akan digunakan untuk bantuan pembiayaan perumahan yang berbasis tabungan (BP2BT), bantuan stimulan perumahan swadaya, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus dan pembangunan rumah susun sederhana, rumah umum.

Lalu, subsidi bantuan uang muka sebanyak empat juta rumah dan subsidi selisih bunga dengan beban bunga masyarakat untuk yang berpendapatan rendah.

"APBN juga menggunakan instrumen transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik untuk pembangunan rumah secara swadaya. APBN juga memberikan dana bergulir fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan,” jelas Sri Mulyani dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (11/3/2021).

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga memperkuat PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan di bidang perumahan dengan memberikan bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Menkeu menambahkan, kredit kepemilikan properti di masa pandemi Covid-19 hanya tumbuh 2,8 persen. Menurut dia, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir yang selalu tumbuh di atas 10 persen.

"Untuk itu, guna meningkatkan minat pembelian perumahan, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2021," terang dia.

Dalam aturan tersebut, papar Sri Mulyani, PPN yang akan ditanggung pemerintah diberikan selama Maret 2021 hingga Agustus 2021. PPN akan ditanggung 100 persen oleh pemerintah untuk penyerahan dengan harga jual maksimal Rp2 miliar, sedangkan untuk harga jual rumah di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar diberikan diskon PPN 50 persen. 

Tagar. #kemenkeu #pemulihan ekonomi nasional #APBN 2021

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju