×
×
Minggu, 25 Juli 2021
OBS 2019
loading content

Insentif Nakes: Dari Tambahan Anggaran, Percepatan Realisasi, Hingga Pembayaran Bermasalah

Senin, 19 Juli 2021, 13:00 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Insentif Nakes: Dari Tambahan Anggaran, Percepatan Realisasi, Hingga Pembayaran Bermasalah

Ilustrasi. (solopos.com).

Infoanggaran.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah anggaran insentif tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp1,08 triliun dari Rp17,3 triliun menjadi Rp18,4 triliun pada APBN 2021.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, penambahan ini dilakukan seiring dangan adanya rekrutmen 23 ribu nakes yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Darurat seperti Asrama Haji Pondok Gede, Wisma Haji Surabaya, dan Wisma Haji Boyolali.

Sri Mulyani memastikan bahwa anggaran insentif nakes sudah tersedia. Menurut dia, dana ini akan segera diserahkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mempunyai tanggung jawab untuk proses pencairan.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Kemenkes langsung membuka pendaftaran bagi nakes yang ingin bergabung menjadi relawan dalam penanganan Covid-19 (relawan Covid-19).

“Untuk penempatan di RS maupun faskes khusus Covid-19 di seluruh Indonesia,” tulis akun Instagram resmi Kemenkes, Senin (19/7/2021).

Kemenkes juga menawarkan insentif per bulan untuk dokter spesialis sebesar Rp15 juta, dokter umum Rp10 juta, perawat atau bidan Rp7,5 juta, dan tenaga kesehatan lain Rp5 juta.

 

Terlambat

Tetapi, insentif nakes menjadi salah satu yang kerap bermasalah dalam program pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya terkait besaran dan realisasi yang tidak sesuai ketentuan.

Tahun anggaran 2020 saja, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat ketidaktepatan waktu penyaluran di 31 pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp155,65 miliar dan belum tepat jumlah di 43 pemda sebesar Rp6,31 miliar.

Bahkan, pencairannya juga terlambat. Total, pemerintah menunggak insentif nakes sebesar Rp1,4 triliun pada 2020 dan baru dibayarkan pada tahun ini.

Begitu juga insentif nakes tahun anggaran 2021. Pembayaran insentif nakes kerap terlambat, bahkan per Juni 2021 tidak sedikit nakes yang belum mendapatkan insentif sejak Januari. 

Akibatnya, tidak sedikit pula nakes yang mengundurkan diri gara-gara pembayaran insentif yang kerap terlambat. Padahal  beban kerja mereka semakin berat dalam memerangi pandemi Covid-19.

"Terutama biasanya relawan, karena mereka hanya mengharapkan insentif, tanpa gaji, tunjangan, apalagi THR," terang Ketua Gerakan Moral Dokter Indonesia Bersatu Eva Sri Diana Chaniago dilansir Kumparan.

Permasalahan keterlambatan insentif nakes setidaknya terjadi di 19 provinsi. Ke-19 provinsi itu adalah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Babel, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat.

Lalu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Provinsi Papua.

Jumlah itu terungkap setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan teguran tertulis gara-gara realiasi anggaran insentif nakes masih rendah.

"(Teguran) ini termasuk, mohon maaf, langkah yang cukup keras karena jarang kami keluarkan," terang Tito, Sabtu (17/7/2021).

Sehari setelahnya, Kemendagri juga menegur 410 kabupaten/kota di Indonesia. "Substansinya sama, untuk mempercepat pembayaran," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto, dilansir Tempo.

 

Harus Dipercepat

Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti menyayangkan begitu mengetahui banyak nakes mundur gegara pembayaran insentif kerap lambat.  

“Tentu akan berpengaruh terhadap layanan kesehatan, terutama penanganan pasien Covid-19 yang pasti semakin sulit sementara angka positif semakin naik," kata LaNyalla, Sabtu (17/7/2021).

Atas dasar itu, LaNyalla mendesak pemerintah agar segera mempercepat pencairan insentif nakes. "Bayarkan tepat waktu dan bahkan menurut saya jumlahnya perlu ditingkatkan," tegas dia.

Dia mengingatkan, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dan sangat vital dalam menangani pandemi. Bahkan beban kerja mereka juga semakin meningkan seriring dengan jumlah kasus positif Covid-19 yang melonjak belakangan.

Belum lagi pekerjaannya bertaruh nyawa. Para nakes sangat berisiko terpapar virus, baik diri sendiri, keluarga dan orang yang berinteraksi dengan mereka di rumah.

"Untuk menjaga kekuatan para nakes, pemerintah harus mempercepat pencairan insentif,” imbuh LaNyalla.

 

Tagar. #kemenkeu #insentif nakes #covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Juli 2021, 18:45 WIB

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Esensi pembatasan sosial adalah pencegahan penularan sesama manusia, sehingga penghukuman bukanlah solusi.

selengkapnya
Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan
Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen

Jumat, 23 Juli 2021, 18:01 WIB

Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen