×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

Ini Tujuh Kebijakan Strategis Pemerintah di APBN 2021

Selasa, 13 Oktober 2020, 19:35 WIB
Penulis: Jimmy Radjah
Editor: Jimmy Radjah

Ini Tujuh Kebijakan Strategis Pemerintah di APBN 2021

Gedung Kementerian Keuangan (Foto: okezone.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Pemerintah akan menjalankan tujuh kebijakan strategis terkait dengan pemanfaatan APBN 2021. Fokus kebijakan APBN 2021 tetap untuk penanganan pandemi Covid-19 dan melakukan reformasi struktural.

Dalam diskusi virtual yang digelar Selasa (13/10/2020), Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi menjelaskan, kebijakan strategis yang akan diambil bertujuan untuk mengakselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi.

Kebijakan strategis pertama adalah pada bidang pendidikan yang alokasi anggarannya terbesar, mencapai Rp550,5 triliun. Alokasi dana tinggi itu digunakan untuk mendukung peningkatan skor Programme for International Student Assesment (PISA) dan kualitas guru serta penguatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kebijakan kedua di bidang kesehatan dengan anggaran Rp169,7 triliun yang masih dilakukan untuk mengakselerasi pemulihan akibat Covid-19 serta melaksanakan reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Ketiga, bidang perlindungan sosial dengan alokasi anggaran hingga Rp421,7 triliun untuk mendukung reformasi secara bertahap yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi penduduk berusia tua (aging population)," kata Ubai.

Lebih lanjut Ubai menyebutkan, kebijakan keempat terkait bidang infrastruktur dengan anggaran Rp413,8 triliun. Dana ini dialokasikan untuk penyediaan pada layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan, dan melanjutkan program prioritas yang tertunda. "Kami masih memberi penekanan juga untuk pengembangan koneksi Rp413,8 triliun ini," tuturnya.

Kelima adalah sektor ketahanan pangan dengan anggaran Rp104,2 triliun untuk meningkatkan produksi pangan dan mendukung pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional dan pengembangan food estate.

"Kebijakan keenam di bidang pariwisata melalui alokasi anggaran Rp15,7 triliun untuk mendorong pemulihan sektor ini dengan fokus lima kawasan dan pengembangan skema KPBU," ujar Ubai.

Terakhir, untuk bidang teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp29,6 triliun untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik termasuk terkait efisiensi, kemudahan maupun percepatan. "Ini menjadi sangat penting, pengalaman Covid-19 kita banyak menggunakan ICT untuk mendukung seluruh aktivitas kita di sisi komunikasi birokrasi dan sebagainya," katanya.

Tagar. #pendidikan #APBN 2021 #BKF Kemenkeu #Pemulihan Ekonomi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Oktober 2020, 15:31 WIB

Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran

Realisasi anggaran Kemensos mencapai sebesar Rp112,6 triliun atau 84 persen dari total pagu Rp134 triliun.

selengkapnya
Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN