×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

Ini Strategi Itjen Kemenkeu Awasi Dana Covid-19

Selasa, 29 September 2020, 15:57 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Ini Strategi Itjen Kemenkeu Awasi Dana Covid-19

Illustrasi (tribunnews.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) mengaku telah menyusun sejumlah strategi pengawasan anggaran Covid-19 dan PEN agar pengelolaannya bisa efektif, efisien, trransparan, dan akuntabel.

“Strategi pengawasan yang dilakukan Itjen Kemenkeu diawali dengan menyusun audit universe atas pengawasan program penanganan Covid-19 dan PEN  yang mencakup seluruh belanja dan modalitas,” ujar Irjen Kemenkeu Sumiyati dalam seminar nasional bertajuk “Sinergi Pengawasan APIP, SPI, dan APH” yang disiarkan langsung di Channel YouTube Kemenkeu RI, Selasa (29/9/2020).

Ruang lingkup audit universe tersebut, kata Sumiyati, dilakukan terhadap pengelolaan anggaran program Covid-19 dan PEN sebesar Rp695,2 triliun. Rinciannya, sektor kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, sektoral K/L dan pemda Rp106,11 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan insentif usaha Rp120,61 triliun.

Sumiyati menjelaskan bahwa Itjen Kemenkeu tetap harus mengawasi anggaran penanganan Covid-19 kendati duit Rp695,2 triliun tersebar ke sejumlah K/L, pemda, hingga BUMN/BUMD. “Karena kami harus mengawal laporan keuangan BA BUN (bagian anggaran bendahara umum negara)," sebutnya.

Berdasarkan audit universe tersebut, Itjen Kemenku lalu menyusun program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dengan memasukkan pengawasan penangangan Covid-19 dan PEN ke dalam program pengawasan pada 2020 dan 2021.

“Ini dilakukan karena rencana pengawasan yang sebelumnya disusun dengan tidak memperhitungkan faktor pandemi sudah kurang relevan lagi untuk dilaksanakan saat ini,” tukas Sumiyati.

Selain itu, Itjen Kemenkeu juga membentuk satuan tugas yang difokuskan secara khusus mengawasi program penanganan Covid-19 dan PEN.

“(Pembentukan tim tersebut) sangat penting untuk memastikan bahwa kita harus melakukan pencegahan, namun tidak boleh mengganggu kecepatan dalam pelaksanaan program penanganan Covid-19 dan PEN,” terang Sumiyati.

 

Mitigasi Risiko

Lebih jauh Sumiyati menjelaskan, penyusunan strategi pengawasan di atas dilakukan guna memitigasi risiko terkait belanja penanganan Covid-19 dan PEN.

Terkait data penerima, kata Sumiyati, pengawasan Itjen Kemenkeu diharapkan bisa menghindari adanya data fiktif dan kurang update hingga kebijakan teknis yang masih disusun.

Itjen Kemenkeu juga melakukan pengawasan saat proses penyaluran agar tidak terjadi duplikasi atau tidak tercantumnya penerima bantuan, keterlambatan penyaluran, hingga risiko fraud dalam penyaluran.

Begitu juga saat pertangungjawaban. Itjen Kemenkeu mengawasi agar terhindar dari adanya dokumen dan bukti pendukung yang kurang memadai hingga pencatatan dan penyajian laporan yang salah.

Demi pengawasan yang optimal, Sumiyati menyatakan bahwa Itjen Kemenkeu juga melakukan pengendalian risiko fraud lewat updating database dan penyesuaian aplikasi, verifikasi berjenjang dari pemda atau pihak terkait, monitoring penyaluran anggaran, serta pembukaan layanan informasi dan pengaduan.

“Fokus kita adalah koordinasi untuk melakukan pencegahan dan deteksi penyimpangan,” terang Sumiyati.

 

Kedepankan Pencegahan

Meski begitu, Itjen Kemenkeu bakal tetap mengedepankan aspek pencegahan dalam menjalankan tugas pengawasan.

“Kalau ada yang kurang kita perbaiki, kalau ada yang masih belum sempurna kita harus sempurnakan, tapi kita kedepankan pencegahan,” imbuh Sumiyati.

Manakala menemukan indikasi fraud alias penyelewengan, kata dia, Itjen Kemenkeu bakal terlebih dahulu melakukan investigasi sebelum ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

“Kita juga memperhatikan risiko reputasi pemerintah agar tidak terjadi kegaduhan,” tukas Sumiyati.

Kendati begitu, dia menegaskan, pihaknya akan tetap menjaga program penanganan Covid-19 dan PEN agar pelaksanaanya bisa tepat, cepat, dan akuntabel sehingga berdampak positif bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi.

“Itjen Kemekeu melakukan pengawalan lengkap di setiap tahap dalam siklus keuangan negara baik itu perencanan dan tentu penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran,” pungkas Sumiyati.

Tagar. #kemenkeu #pengawasan #pengawas internal #covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Oktober 2020, 15:31 WIB

Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran

Realisasi anggaran Kemensos mencapai sebesar Rp112,6 triliun atau 84 persen dari total pagu Rp134 triliun.

selengkapnya
Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN