×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Ini Lima Pj Kepala Daerah yang Dilantik Besok

Rabu, 11 Mei 2022, 18:05 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Ini Lima Pj Kepala Daerah yang Dilantik Besok

Ilustrasi pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. (Foto: bantenjaya).

Infoanggaran.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dijadwalkan akan melantik lima penjabat (Pj) kepala daerah, Kamis (12/5/2022) besok. Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga membenarkan informasi ini.  

"Iya betul sekali besok pukul 08.00 pagi (Mendagri) akan melantik lima penjabat kepala daerah gubernur di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri," ucap Kastorius, Rabu (11/5/2022).

Pj yang dilantik adalah Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar menjadi Pj Gubernur Banten, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaluddin menjadi Pj Gubernur Bangka Belitung.

Lalu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik akan menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat, Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemenpora Hamka Hendra Noer menjadi Pj Gubernur Gorontalo. 

Selanjutnya, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kemendagri Paulus Waterpauw menjadi Pj Gubernur Papua Barat. 

 

Penunjukan

Dalam suatu kesempatan diskusi, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik menyebut ada lebih dari 600 pejabat atau JPT (jabatan pimpinan tinggi) madya dan JPT pratama yang berpotensi menjadi Pj kepala daerah. 

Secara keseluruhan, ada 271 kursi yang bakal diisi Pj kepala daerah. Rinciannya, tahun 2022 ada 101 kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya dan sebanyak 170 pada 2023.

Penunjukan Pj kepala daerah berbeda dengan pemilihan umum (pemilu).

Akmal membantah penunjukan Pj tidak transparan. Sebab, penunjukan Pj adalah penugasan. Pj hadir karena kondisi transisi. 

Penjelasan pasal 201 UU 10 Tahun 2016 menyebut, Pj hanya bertugas satu tahun, setelah itu bisa dilakukan pergantian. 

Malah apabila Pj tidak cakap, dapat langsung dilakukan penggantian. PP Nomor 06 Tahun 2005 menyatakan secara tegas, setiap tiga bulan Pj akan dievaluasi, sehingga ketika kinerjanya tidak bagus ada peluang diganti dan dipindahkan di tempat lain. 

"Sekali lagi ini adalah kondisi transisi dan penugasan, bersifat sementara," kata Akmal.

Lantaran bukan pejabat yang dipilih melalui pemilu, maka penunjukan berdasarkan usulan dan dikordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait (BKN, Kemen PAN-RB, Sekretariat Negara).

"Perlu diketahui bersama, ASN ini adalah pejabat negara, dan presiden adalah sebagai pimpinan tertinggi ASN. Jadi keputusan ada di atas," tegas dia.

Tagar. #kepala daerah #penjabat #Pj

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin