×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Ini Empat Kebijakan Fiskal Hadapi Perubahan Iklim

Selasa, 16 November 2021, 16:57 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Ini Empat Kebijakan Fiskal Hadapi Perubahan Iklim

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Youtube Kemenkeu RI)

Infoanggaran.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa pemerintah terus mengembangkan kebijakan fiskal yang inovatif dalam  menghadapi tantangan perubahan iklim yang tengah mengancam masa depan Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani membeberkan, setidaknya terdapat empat kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah guna mengurangi emisi karbon. Ke-4 kebijakan itu adalah climate change fiscal framework (CCFF), carbon pricing, energy transition mechanism (ETM), dan pooling fund bencana.

Menurut Sri Mulyani, CCFF merupakan kerangka untuk memformulasikan kebijakan fiskal dan strategi memobilisasi dana di luar APBN.  Pendeknya, kerangka kebijakan tersebut guna mengidentifikasi dan menganalisis dari mana saja sumber pembiayaan perubahan iklim, berapa kebutuhan anggaran, serta berapa yang bisa disediakan oleh APBN.

 “Kemudian kita akan lihat berapa besar gap yang masih terjadi, lalu kita mulai menyusun climate fiscal strateginya,” kata Sri Mulyani dalam acara bertajuk “Youth Camp for Future Leader on Environment” dikutip Selasa (16/11/2021).

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan carbon pricing alias nilai ekonomi karbon. Menurut Menkeu, kebijakan ini menerapkan polluters-pay-principle di mana setiap pelaku kegiatan atau pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran harus membayarkan biaya atas dampak pencemaran yang ditimbulkan.

“Prinsip polluters-pay-principle menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk meningkatkan supaya kegiatan ekonomi dari masyarakat dan dunia tetap bisa jalan, namun kemudian tetap juga memasukkan unsur sustainabilitas,” kata dia.

Carbon pricing terdiri dari instrumen perdagangan dan non perdagangan. Instrumen perdagangan meliputi perdagangan izin emisi atau emission trading system dan offset emisi, sementara instrumen non-perdagangan meliputi pajak karbon alias carbon tax dan result based payment.

“Di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kita meng-introduce pajak karbon. Ini menjadi pelengkap carbon price dan market dari carbon trading, dan mekanisme offsetting,” imbuh Sri Mulyani.

Lalu energy transition mechanism (ETM). Mekanisme transisi energi ini akan mengubah penggunaan batu bara menuju energi baru dan terbarukan (EBT).

Soal penggunaan listrik, misalnya. Menurut Menkeu, ke depan pemerintah akan perlahan-lahan mengganti sumber energi listrik dari batu bara kepada energi yang lebih ramah lingkungan, bahkan pemerintah sudah punya rencana transformasi PLTU batu bara menuju netral karbon pada 2060 mendatang.

Hanya saja, transisi listrik ke energi baru terbarukan membutuhkan dana investasi yang cukup besar. “Di sini peranan APBN penting sekali. Apakah kita bisa memberi dukungan subsidi untuk energi baru terbarukan, apakah kita akan memberikan tax incentive dalam bentuk allowance atau holiday, atau kita membuat blended finance di mana dana dari para filantropis mana saja yang ingin dunia makin bersih,” tutur Sri Mulyani.

Terakhir, kebijakan pooling fund bencana guna menghadapi tingginya risiko bencana di Indonesia, termasuk perubahan iklim. Singkatnya, kebijakan ini merupakan mekanisme pengumpulan dana dengan menghitung risiko bencana pada suatu daerah.

“Indonesia itu adalah negara yang ada di dalam ring of fire. 90 persen bencana Indonesia berasal dari hidrometeorologi, seperti hari-hari ini selama satu tahun lebih kita terus menerus kena hujan, kemudian muncullah banjir, longsor, puting beliung,” kata Menkeu, beralasan.

Terlebih, sambung dia, Indonesia menghadapi risiko kerugian langsung akibat bencana lebih dari Rp20 triliun setiap tahun.

Sri Mulyani menyampaikan, saat ini pemerintah sedang mengumpulkan dana dengan suatu mekanisme menghitung risiko. Ketika suatu daerah mengalami bencana dan membutuhkan dana segera, pooling fund dapat ditarik untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

 

Tidak Hanya Bencana

Menkeu Sri Mulyani menegaskan, kebijakan pooling fund bencana tidak hanya untuk menanggulangi dampak tingginya risiko bencana di Indonesia, tapi juga bisa dipakai menangani perubahan iklim.

Menurut Sri Mulyani, pooling fund bencana ini dikelola satu pintu dengan dana lingkungan hidup oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU BPDLH).

“BPDLH adalah BLU yang menjadi pusat pembiayaan untuk mengelola hutan terutama, tapi juga program konservasi. Tujuannya untuk mendapatkan dana-dana green finance yang berasal dari seluruh dunia dan kemudian melakukan kegiatan seperti menyelamatkan hutan, konservasi lingkungan,” imbuh dia.

Sementara itu, pendanaannya akan difokuskan pada kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana yang beririsan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan seperti pemeliharaan hutan, DAS, edukasi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur deteksi dini.

Selain menggunakan pooling fund bencana, pemerintah membentuk SDG Indonesia One untuk membantu membiayai perubahan iklim. Ini platform kerja sama pendanaan terintegrasi yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan mengkombinasikan dana publik dan dana swasta melalui skema blended finance.

“Ada dari filantropi global, seperti Bloomberg yang sekarang mengkontribusikan untuk menanam mangrove. Ada Rockefeller, Jeff Bezos Amazon, dan juga pihak lainnya, serta lembaga-lembaga multilateral seperti ADB, World Bank, AIIB,” kata Menkeu.

Tagar. #kemenkeu #kebijakan fiskal #perubahan iklim #anggaran perubahan iklim

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital