×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Ini 33 RUU Prioritas Prolegnas 2021

Senin, 18 Januari 2021, 19:57 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Ini 33 RUU Prioritas Prolegnas 2021

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta Pemerintah, DPR, dan DPD telah menyepakati 33 RUU masuk dalam prolegnas prioritas 2021, Kamis (14/1/2020).

Jumlah ini menurun dari sebelumnya 36 RUU yang diusulkan masuk dalam prolegnas prioritas 2021.

Dari 36 RUU usulan, ada empat RUU yang dikeluarkan dari RUU prolegnas prioritas 2021, yakni RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila, dan RUU tentang Ketahanan Keluarga.

Sementara RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang tadinya tidak masuk usulan, ditambahkan dalam prolegnas prioritas 2021.

Daru 33 RUU prolegnas prioritas 2021, 22 RUU  diusulkan oleh DPR - dua RUU di antaranya diusulkan bersama dengan pemerintah, sembilan RUU diusulkan oleh pemerintah, dan dua RUU diusulkan oleh DPD.

Berikut rincian 33 RUU prolegnas prioritas 2021:

 

Usulan DPR

DPR mengusulkan 20 RUU yang disepakati menjadi prolegnas prioritas 2021:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

6. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan

7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

8. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan

9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

11. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat

12. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

13. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

14. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

15. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

17. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat

18. Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi)

19. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol

20. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama

 

Usulan Pemerintah

Selanjutnya, ada sembilan RUU yang diusulkan oleh pemerintah:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

5. Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah)

6. Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara

7. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata

8. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)

9. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

 

Usulan Bersama

Selain yang sudah dituliskan di atas, ada dua RUU yang diusulkan oleh pemerintah dan DPR, yaitu RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sementara, DPD juga mengusulkan dua RUU yang disepakati menjadi prolegnas prioritas 2021, yaitu RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa.

Tagar. #prolegnas prioritas #DPR RI #Baleg DPR RI #dpd

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 25 Juni 2021, 11:17 WIB

Tersebar di Banyak Kementerian, Anggaran Food Estate Tidak Boleh Tumpang Tindih

Program food estate yang digarap oleh masing-masing kementerian tersebut harus ada segmentasi bidang garap dan lahan yang tegas dan jelas.

selengkapnya
Tersebar di Banyak Kementerian, Anggaran Food Estate Tidak Boleh Tumpang Tindih