×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Indonesia, 'Surga' Baru Para Pengemplang Pajak

Jumat, 08 Oktober 2021, 20:09 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Indonesia, 'Surga' Baru Para Pengemplang Pajak

Ilustrasi. (kompas.com).

Infoanggaran.com, Jakarta – UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dianggap memuat sejumlah terobosan di sektor perpajakan, baik dari sisi administrasi maupun kebijakan, demi membangun sistem pajak yang berkeadilan.

Terobosan itu di antaranya penambahan layer (bracket) pajak pertambahan nilai (PPN) orang pribadi sebesar 35 persen bagi orang pribadi yang berpenghasilan Rp5 miliar, penerapan pajak karbon, dan penambahan jenis barang kena cukai.

Namun di sisi lain, aturan tersebut disinyalir memberi angin segar bagi para pengemplang pajak dengan adanya kebijakan tax amnesty jilid II melalui program pengungkapan sukarela atau PPS yang akan berlaku pada 2022 mendatang.

Kendati pemerintah mengklaim PPS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, pengamat kebijakan Muhammad Said Didu mengatakan kebijakan pengampunan pajak justru memberi “karpet merah” kepada para pengemplang pajak.

“Betul-betul ‘surga’ bagi orang kaya yang mengemplang pajak saat ini,” ujar Said Didu dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Narasi Institute, Jumat (8/10/2021).

Said Didu lalu mencontohkan kebijakan pengampunan pajak sebesar 8 persen PPh Final untuk harta di luar negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN).

Normalnya, mereka harus membayar PPh sebesar 35 persen jika ingin memasukkan dananya ke Indonesia. “Bayangkan hanya 8 persen dari seharusnya 35 persen, di SUN dia dapat lagi bunga 6 persen,” kata dia.

Kalau dihitung-hitung dengan bunga SUN yang diterima, sambung dia, pengemplang pajak hanya mengeluarkan harta kekayaannya sebesar 2 persen ke kas negara melalui tax amnesty.

Said Didu menegaskan, program pengampunan pajak membuktikan pemerintah tidak berdaya menghadapi orang-orang kaya yang kerap kali menghindari pajak.

“Seharusnya aset-aset pengempang pajak disita dulu, dibekukan dulu rekeningnya. Itu yang saya tunggu (dari UU HPP),” imbuh mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menambahkan bahwa program pengungkapan sukrela bukanlah pengampunan pajak yang murni.

“Kalau tax amnesty murni harus rendah banget,” jelas Fuad.

“Ini bukan semata-mata tax amnesty. Tapi all in amnesty, semua di-amnesti-in hanya berbaju tax amnesty,” tambah dia.

Terlebih lagi, kebijakan tax amnesty jilid II ini juga membebaskan pengemplang pajak dari tuntutan pidana. “Jadi, memang enggak elok lah kalau ada tax amnesty,” tegas Fuad.

 

Tidak Cukup

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengaku bisa memahami bahwa berbagai kebijakan perpajakan yang diatur dalam UU HPP sebagai upaya meningkatkan penerimaan perpajakan demi menambal kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.

Terlebih lagi, defisit anggaran sudah harus kembali ke angka 3 persen pada 2023 mendatang sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Namun, kata Aviliani, langkah tersebut tidak cukup. Menurut dia, pemerintah juga harus mengevaluasi kebijakan belanja negara.

“Jadi jangan hanya melihat dari sisi pendapatan pajak saja, tapi juga dari sisi pengeluarannya,” kata dia.

Aviliani mengatakan, saat ini pemerintah perlu mengubah model penyusunan APBN. “Kalau kita lihat bikin APBN ini pengeluaran dulu baru penerimaan. Di mana-mana penerimaan dulu, baru pengeluaran, sehingga APBN (belanja negara) bisa naik turun sesuai kapasitas penerimaan ” jelas dia.

Telebih lagi, selama ini anggaran belanja negara cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sementara penerimaan negara naik-turun. “Nah, ini perlu diubah dalam pembuatan APBN,” pinta Aviliani.

Selain itu, belanja negara untuk pembangunan infrastruktur yang kebanyakan berasal dari utang juga harus dievaluasi. Menurut Aviliani, tidak sedikit tujuan pembangunan infrastruktur hanya berkaitan dengan kepentingan politik, bukan semata-mata untuk mendongkrak perekonomian.

“Harusnya pembangunan infrastruktur itu berkaitan dengan multiplier effect ekonomi, sehingga tingkat pengembalian utang mampu untuk dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan jatuh temponya,” imbuh dia.

Aviliani mengingatkan, beban APBN bakal semakin berat menanggung utang dan bunga utang. “2024 ini jumlah utang dengan bunganya yang harus dibayar bisa 40 persen dari total APBN,” pungkas dia.

Tagar. #tax amnesty #perpajakan #pengemplang pajak #UU HPP #reformasi perpajakan

Berita Terkait
FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II

Jumat, 01 Oktober 2021, 11:22 WIB

FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
Legislator: Tax Amnesty Tidak Akan Efektif

Senin, 24 Mei 2021, 11:50 WIB

Legislator: Tax Amnesty Tidak Akan Efektif
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19