×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

Indonesia Masuk Pengutang Terbesar, Kemenkeu: Bank Dunia Tidak Sertakan Negara Maju

Kamis, 15 Oktober 2020, 00:19 WIB
Penulis: Jimmy Radjah
Editor: Jimmy Radjah

Indonesia Masuk Pengutang Terbesar, Kemenkeu: Bank Dunia Tidak Sertakan Negara Maju

Infoanggaran.com, Jakarta - Kementerian Keuangan menilai laporan Bank Dunia soal posisi utang negara tidak menyertakan negara-negara maju, namun hanya negara dengan kategori pendapatan kecil dan menengah saja. Itu sebabnya Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan Utang Luar Negeri (ULN) terbesar.

Dalam laporan Bank Dunia pada 12 Oktober 2020 berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021, Indonesia berada di peringkat tujuh dari 10 negara dengan ULN terbesar. Laporan itu juga berisi data dan analisis posisi utang negara di dunia.

Pada paparan perbandingan tersebut, terlihat bahwa utang Indonesia di antara negara-negara tersebut terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16. Dengan ekonomi yang besar, utang pemerintah (tanpa BUMN dan swasta) relatif rendah, yakni 29,8 persen di Desember 2019.

"Jika dibandingkan dengan 10 negara yang disebutkan dalam beberapa artikel pemberitaan media kemarin, sebagian besar utang pemerintahnya di atas 50 persen, sementara posisi Indonesia jauh di bawahnya," sebut Kemenkeu melalui keterangan resmi, Rabu (14/10/2020).

Merujuk pada publikasi bersama Kemenkeu dan BI, yaitu Statistik Utang LN Indonesia (SULNI), utang LN Indonesia terdiri dari ULN Pemerintah Pusat, BUMN, dan swasta. Posisi ULN pemerintah pusat hingga Desember 2019 sebesar USD199,88 miliar atau hanya 49 persen dari total ULN Indonesia.

Di samping itu, sebut Kemenkeu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,8 persen dari total ULN. Pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (prudent) dan terukur (akuntabel).

Kemenkeu menekankan bahwa data publikasi IDS Bank Dunia didasarkan pada data SULNI tersebut. Namun pemerintah berulang kali menjelaskan bahwa data ULN dalam SULNI dimaksud tidak hanya terdiri dari ULN pemerintah, namun termasuk data ULN BI, BUMN, dan swasta.

"Pemerintah juga terus berkoordinasi, dalam hal ini dengan Bank Indonesia, untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," bunyi keterangan Kemenkeu.

Tagar. #kemenkeu #utang #utang luar negeri #bank dunia #ULN

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Oktober 2020, 15:31 WIB

Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran

Realisasi anggaran Kemensos mencapai sebesar Rp112,6 triliun atau 84 persen dari total pagu Rp134 triliun.

selengkapnya
Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN