×
×
Rabu, 27 Januari 2021
OBS 2019
loading content

Indef: Jika Pemerintah Prioritaskan Ekonomi, Maka Akan Kehilangan Ekonomi

Jumat, 18 September 2020, 20:29 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Indef: Jika Pemerintah Prioritaskan Ekonomi, Maka Akan Kehilangan Ekonomi

Ilustrasi (Foto: RCTI)

Infoanggaran.com, Jakarta – Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya mengatakan, jika pemerintah memilih memprioritas pemulihan ekonomi dibandingkan dengan kesehatan, maka justru akan kehilangan ekonomi. Sektor kesehatan dan sektor ekonomi harus ditangani secara beriringan.

“Kondisi ini disebabkan oleh kesehatan. Jadi, supply dan demand masyarakat terganggu dan aktivitas ekonomi juga berkurang,” kata Berly dalam webinar “Gas-Rem PSBB, Bagaimana yang Efektif?", Jumat (18/9/2020).

Berly mengaku tidak sependapat dengan pernyataan sejumlah pihak yang mendorong untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi terlebih dahulu.

Menurut dia, penanganan kesehatan perlu juga menjadi fokus, meski imbasnya negara bisa mengalami resesi ekonomi. Sebab, jika pandemi Covid-19 sudah berlalu, otomatis ekonomi juga akan kembali membaik. Pelemahan ekonomi ini diyakini bisa diperbaiki dengan berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter, seiring dengan kondisi kesehatan yang membaik.

"Jadi kalau dalam policy goal-nya adalah bertahan sampai vaksin datang, atau lebih bagus lagi survive economically sampai pandemi bisa ditekan," jelasnya.

Cara ini, kata Berly, sudah terbukti di Vietnam dan China. Kedua negara tersebut dinilai berhasil menekan penyebaran virus corona sehingga perekonomiannya mampu tumbuh positif.

Sebagai contoh, ketika negara-negara lain pertumbuhan ekonominya minus di kuartal II-2020, Vietnam mampu tumbuh positif 0,4 persen. Sementara China, negara di mana pandemi ini berawal, ekonominya mulai pulih dengan tumbuh 3,2 persen, setelah pada kuartal I-2020 negatif 6,8 persen. “Jadi yang memilih mendahulukan ekonomi, maka akan kehilangan ekonomi dan nyawa penduduknya," tandasnya.

 

PSBB Tidak Cukup

Di tempat yang sama, Penasihat Senior Direktur Jenderal WHO untuk Jender dan Kepemudaan Diah Saminarsih menyatakan, persoalan Covid-19 di Indonesia -- khususnya di DKI Jakarta -- tidak cukup hanya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal lain yang juga harus dilakukan adalah surveillance. “Tujuannya untuk mencari di mana titik rawan penyebaran Covid-19, sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat” kata Diah.

Diah berpendapat, jika pemerintah serius melakukan surveillance, maka gambaran data yang didapatkan saat ini seharusnya sudah valid sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah. Termasuk juga dalam kebijakan masyarakat dalam menentukan solusi.

Selain itu, terkait pemberlakukan PSBB, Diah berpendapat pemerintah juga harus menyiapkan kebutuhan masyarakat, seperti pemberian bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi dan mencegah masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah.

“Pembatasan untuk memutus untuk penyebaran virus. Di Indonesia belum melihat angkat turun sejak Maret 2020. Mungkin karena salah satunya belum ada konsekuensi tegas bagi yang melanggar,” jelasnya.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah mengkomunikasikan konsekuensi yang harus diterima apabila protokol kesehatan tidak dilaksanakan. Sehingga masyarakat juga bertanggung jawab untuk mendengar dan mematuhi pemerintah.

 

Perbaikan Database

Menanggapi soal bansos, Berly juga mengakui tidak semua orang mampu untuk bertahan di rumah karena ketidakcukupan finansial. Untuk itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat yang rentan ekonomi agar bisa tetap bertahan di rumah.

“Hanya saja, sebagian besar data masyarakat miskin dan rentan masih belum diperbaharui sehingga berpotensi tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Direktur riset INDEF itu mengatakan, sekitar 100 kabupaten/kota datanya masih tahun 2015, sebagian lagi ada yang masih tahun 2018 atau 2019.

"Jadi karena masalahnya itu di database, perbaikilah database itu, sehingga bisa membantu mendorong supaya survive secara ekonomi dari segi rumah tangga. Karena ekonomi rumah tangga itu besar kontribusnya terhadap ekonomi nasional," papar Berly.

Hingga saat ini saat ini penopang utama ekonomi Indonesia masih berasal dari konsumsi rumah tangga, sekitar 55-58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). tu sebabnya pemerintah perlu membantu masyarakat, terutama yang bekerja di sektor-sektor yang paling terimbas pandemi.

Tagar. #resesi ekonomi #ekonomi #krisis ekonomi #Indef #PSBB DKI Jakarta

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 26 Januari 2021, 20:14 WIB

Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR

Saat ini, total regulasi turunan UU Ciptaker berjumlah 52.

selengkapnya
Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR
Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun

Selasa, 26 Januari 2021, 13:48 WIB

Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun