×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Impor Beras Masih Pro Kontra, Kementan: Ada Potensi Ekspor Beras

Senin, 29 Maret 2021, 13:36 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Impor Beras Masih Pro Kontra, Kementan: Ada Potensi Ekspor Beras

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri menyatakan produksi beras dalam negeri saat ini dalam masa panen raya dan berpotensi untuk diekspor ke luar negeri.

Menurut Kuntoro, beras lokal - khususnya beras organik, diminati pasar luar negeri setiap tahunnya. Jaminan harga pun cukup baik di pasar internasional. Bahkan sejak 2017, Indonesia melakukan ekspor hingga 2.100 ton ke Belanda, Amerika Serikat, Malaysia, Belgia, dan Bangladesh.

"Berdasarkan data IQFAST Badan Karantina Pertanian yang dihimpun di pelabuhan ekspor kita, permintaan beras di luar negeri cukup besar," ujar Kuntoro dalam keterangan tertulis, Minggu (28/3/2021).

Sebagai gambaran, pada 2018 ekspor beras mengalir ke 14 negara, termasuk Jepang, Vietnam, dan China. Namun, angka ekspor beras cuma 1.400 ton.

Kuntoro menyebut permintaan untuk beras kategori premium atau kebutuhan khusus, seperti beras organik, masih terbuka lebar. Sebab, selera pasar dari kebutuhan beras organik dan Horeka di luar negeri terhadap beras Asia cukup baik.

Sementara volume ekspor beras pada 2020 lalu mencapai 230,2 ton dan pada 2019 sebanyak 341,1 ton.

"Volumenya memang agak menurun, apalagi 2020 ada hambatan pandemi Covid-19. Namun, jumlah negara tujuan ekspor bertambah hingga 20 negara di dunia. Ini peluang yang harus ditangkap," tegas Kuntoro.

Dengan kondisi tersebut, Kementan meyakini peluang ekspor beras terbuka lebar bila sejumlah negara mulai membuka akses pelabuhannya seperti sebelum pandemi.

Untuk beras lokal, lanjutnya, Indonesia berpotensi besar untuk mengekspor, mengingat lahan wilayah pertanian dan kemampuan produksi beras. "Kami yakin peluang ekspor beras ke pasar internasional ini terus terbuka dan kita mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional," tandasnya.

 

Tak Perlu Impor

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga Juni 2021.

Jokowi mengakui bahwa pemerintah memang menjalin MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras. Namun, kerja sama itu dibuat hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian.

"Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga berjanji bahwa beras petani akan diserap oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Ia pun mengaku akan segera memerintahkan Menteri Keuangan untuk membantu anggaran terkait hal ini.

"Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan," kata Jokowi.

 

Stabilkan Harga

Wacana impor beras menjadi polemik beberapa waktu terakhir. Mendag Lutfi menyebut impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.

Meski diprediksi akan terjadi kenaikan produksi beras sepanjang Januari hingga April 2021, Luffi menyebut hal itu baru bersifat ramalan. Menurutnya, masih mungkin ada kenaikan atau penurunan produksi beras tersebut mengingat kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.

Selain itu, Mendag juga mengatakan bahwa cadangan beras impor tidak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya. Cadangan beras por baru dikeluarkan ketika terjadi kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar untuk stabilisasi harga.

"Kalau pun misalnya angka ramalannya memang bagus, tapi harga naik terus, itu kan mengharuskan intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga itu stabil," kata Lutfi.

Tagar. #kementan #impor beras #ekspor beras #panen raya

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju