×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

ICW Tolak Wacana Opsi Pilkada oleh DPRD

Jumat, 16 Oktober 2020, 00:36 WIB
Penulis: Jimmy Radjah
Editor: Jimmy Radjah

ICW Tolak Wacana Opsi Pilkada oleh DPRD

Foto: gunromli.com

Infoanggaran.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menolak wacana mengenai opsi pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2020 melalui DPRD. ICW menyebut tingginya kasus korupsi yang dilakukan anggota legislatif menjadi landasan penolakan atas opsi tersebut.e

Menurut peneliti ICW Almas Sjafrina, wacana mengubah Pilkada 2020 dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD hanya akan memindahkan persoalan, jika tidak diikuti pembenahan komprehensif.

Sebelumnya, Guru besar Fakultas Ilmu Administrasi UI Prof Dr Eko Prasojo mengusulkam  opsi Pilkada tidak langsung, yakni oleh DPRD berdasarkan Pasal 18 UUD 1945. Opsi ini dinilai tidak menghilangkan esensi demokrasi.

Namun Eko tidak menampik bahwa Pilkada oleh DPRD juga tetap berpotensi ada praktik money politic oleh politisi dan pengusaha. Selain itu, perubahan UU Pilkada ke pemilihan oleh DPRD atau melalui Perppu juga membutuhkan waktu.

 

586 Tersangka

Dalam catatan ICW, setidaknya 586 anggota DPR/DPRD menjadi tersangka korupsi dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir.

"Kami kumpulkan dari 2010 sampai 2019, sedikitnya ada 586 anggota DPR dan anggota DPRD itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi,” ungkap Almas.

Dia menambahkan, jumlah anggota legislatif yang terlibat dalam kasus korupsi menjadi lebih tinggi pada tahun politik. Misalnya, pada 2018 lalu, ada 127 anggota DPR/DPRD tersangkut kasus korupsi.

Paralel dengan itu, sedikitnya 294 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi sejak 2010 sampai 2019. Penetapan status tersangka itu dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, maupun kepolisian.

Menurut Almas, saat muncul wacana pilkada tak langsung, problem di DPRD juga harus dipertimbangkan, apakah DPRD menjadi lembaga yang bersih dari korupsi atau tidak.

"Jika tidak, pilkada oleh DPRD hanya memindahkan persoalan, seperti jual beli suara antara calon kepala daerah dan pemilih, menjadi jual beli suara antara anggota DPRD dan calon kepala daerah," urainya.

Almas juga mengingatkan, fenomena korupsi di daerah pun banyak melibatkan aktor. Tidak hanya kepala daerah dan pejabat pemerintah setempat, melainkan melibatkan anggota DPRD, seperti dalam pembahasan anggaran, laporan pertanggungjawaban anggaran, serta perubahan anggaran.

"Jadi fenomena korupsi daerah kita harus melihatnya dari kacamata yang luas, tidak hanya problem di kepala daerah, tetapi juga di DPRD,” katanya.

Tagar. #pilkada serentak #pilkada 2020 #Korupsi #ICW

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Oktober 2020, 15:31 WIB

Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran

Realisasi anggaran Kemensos mencapai sebesar Rp112,6 triliun atau 84 persen dari total pagu Rp134 triliun.

selengkapnya
Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN