×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Ilustrasi. (cnnindonesia.com).

Infoanggaran.com, Jakarta - Insritute for Criminal Justice (ICJR) menilai reformasi peradilan pidana hingga saat ini masih berjalan stagnan. Padahal langkah tersebut sangat penting untuk mendorong mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

"Jaminan atas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia merupakan kondisi yang mutlak untuk menciptakan ekosistem politik dan ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi," kata peneliti ICJR Sustira Dirga, Jumat (22/10/2021).

Dirga mengatakan, sebenarnya momentum untuk melakukan reformasi ada di depan. Hanya saja, respons yang diberikan pemerintah justru minim.

Soal overcrowding di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) misalnya. Dirga mengakui bahwa pemerintah berjibaku untuk mengeluarkan populasi dalam rutan dan lapas di masa pandemi.

Namun, inti masalah overcrowding-- ketergantungan pada pemenjaraan--luput direspons secara konkret melalui langkah-langkah reformatif dalam RKUHP.

"Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi, pasal-pasal yang sudah didekriminalisasi dan dikoreksi karena bertentangan dengan negara demokratis justru dihadirkan kembali dengan ancaman penjara menjadi pilihan utama," jelas dia.

Substansi RKUHP yang dimaksud antara lain penghinaan kepada presiden, lembaga negara, sampai pidana berunjuk rasa yang notabene sudah tidak berlaku lagi dalam KUHP.

Selain itu, RKUHP juga masih memuat pasal-pasal kriminalisasi berkaitan dengan penyerangan ruang privasi warga negara, lekat dengan pendekatan moralitas, seolah masalah moral harus diselesaikan dengan hukum pidana.

"Dalam konteks kriminalisasi ruang privat ini, menunjukkan bahwa negara masih sangat bergantung pada penjara untuk mengatur perilaku warga negaranya," tegas dia.

Tidak hanya RKUHP, regulasi lain yang overkriminalisasi tak juga diperbaiki secara tepat dan segera, terutama UU Narkotika yang masih memidana pengguna narkotika.

Dirga tidak menampik bahwa pemerintah sudah berupaya menghadirkan dekriminalisasi pengguna narkotika, tapi langkahnya belum konkret.

"Masalah narkotika yang berujung pada overcrowding, masih menjadi kegagalan terbesar Presiden Jokowi," tukas Dirga.

Begitu juga dengan kebijakan pemidanaan yang diatur UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Meski pemerintah telah menyusun pedoman implementasi pasal-pasal tertentu dalam UU ITE melalui Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, namun hal tersebut belum efektif dan belum mencabut akar masalah dari UU ITE.

"Patut diingat bahwa pedoman tersebut disusun sebagai pedoman implementasi dalam masa transisi pengesahan revisi kedua UU ITE seperti yang dijanjikan pemerintah, sehingga revisi UU ITE harus segera dibahas oleh pemerintah dan DPR," imbuh Dirga.

 

Represif

Selain masalah dari aspek materil, Sustira Dirga menilai aparat seringkali bertindak represif dalam merespons ekspresi  masyarakat dengan tidak mengindahkan batasan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Hal itu dapat dilihat salah satunya dalam kasus demonstrasi Reformasi Dikorupsi 2019 maupun Mosi Tidak Percaya 2020, di mana terlihat adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force oleh aparat," contoh Dirga.

Adanya praktik penghapusan mural hingga ancaman warga yang menyuarakan #PercumaLaporPolisi bebeberapa waktu lalu, lanjut Dirga, juga menciptakan iklim ketakutan bagi publik untuk menyampaikan pendapat.

Dirga meminta agar Pemerintahan Jokowi memberikan ruang demokrasi yang terbuka kepada masyarakat dengan tidak merespons secara reaktif dan represif kritik dan masukan dari masyarakat.

Tagar. #rkuhp #reformasi hukum pidana #demokrasi #Peradilan Pidana #icjr

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 21:02 WIB

BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya

Salah satunya, pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp9 triliun di 10 kementerian/Lembaga (K/L) tidak memadai.

selengkapnya
BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya