×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Hutan Papua Gundul, KLHK Sebut Gara-Gara Izin Sawit Era SBY

Selasa, 16 November 2021, 10:32 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Hutan Papua Gundul, KLHK Sebut Gara-Gara Izin Sawit Era SBY

Perbandingan kondisi hutan Papua pada 2001 (kiri) dan 2019 (kanan). (earthobservatory.nasa.gov),

Infoanggaran.com, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) angkat bicara mengenai dua foto satelit National Aeronautics and Space Administration atau NASA yang menunjukkan adanya deforestasi atau pembabatan hutan di wilayah Papua. Dua citra satelit tersebut membandingkan kondisi hutan di Papua pada 20 November 2001 dan 27 November 2019.

Kepala Biro Humas KLHK Nunu Anugrah menyampaikan, foto NASA itu merupakan konsesi sawit PT Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Menurut Nunu, penggundulan hutan itu tidak lepas akibat izin pelepasan yang dikeluarkan MS Kaban saat menjadi Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009.

“Konsesi sawit itu merupakan pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawitnya diberikan oleh Menteri Kehutanan MS Kaban di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 5 Oktober 2009 seluas 34.057 hektare, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta,” kata Nunu Anugrah dalam pernyataan tertulis, dikutip pada Selasa (16/11/2021).

Nunu menilai, dua foto satelit NASA itu tidak cukup untuk menggambarkan laju pergerakan deforestasi di konsesi sawit tersebut dari tahun ke tahun. Terlebih, tudingan deforestasi diarahkan kepada pemerintah Jokowi.

“Gambaran itu jelas membuat persepsi publik yang tidak tepat," tegas dia.

Nunu lantas menunjukan foto liputan satelit secara berseri mulai 2009, terhitung sejak pelepasan kawasan hutan untuk izin sawit tersebut diberikan. "Data liputan satelit tahunan tersebut sangat penting untuk disajikan agar informasi data satelit tidak terputus jika hanya menyajikan foto satelit 2001 dan 2019 saja,” terang dia.

 

Sejak 2011

Nunu menyampaikan, tutupan hutan di Papua mulai berkurang sejak 2011 dan semakin berkurang setiap tahunnya hingga 2016.

“KLHK menggarisbawahi bahwa deforestasi di konsesi sawit PT Dongin Prabhawa mulai dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2011, dua tahun setelah pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawit tersebut, yang diberikan pada awal Oktober 2009,” kata Nunu.

Dia mengatakan, luasan deforestasi tidak mengalami pergerakan lagi berdasarkan foto satelit 2017 hingga 2020. Pergerakan deforestasi tersebut dapat diperiksa secara mudah melalui Google Earth pada fitur data tahunan.

Dengan begitu, Nunu menilai tak relevan lagi jika menyimpulkan wajah hutan Papua gundul akibat deforestasi dengan melihat dua foto satelit 2001 dan 2019 lantaran luas izin konsesi yang diberikan era SBY tersebut adalah seluas setengah DKI Jakarta.

“Luas Provinsi Papua setara sekitar 472 kali lipat luas DKI Jakarta. Hampir 70 persen hutan Papua berada dalam peta moratorium permanen,” tambah dia.

Sementara itu, hampir seluruh pelepasan kawasan hutan di Papua dan Papua Barat untuk sawit diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya (2005-2014). Data satelit juga menunjukkan bahwa hampir seluruh deforestasi untuk sawit di Papua dan Papua Barat terjadi pada areal-areal perizinan sawit yang diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya.

“Karena itu, tidak benar bahwa kesalahan deforestasi dimaksud seperti direkayasa data seolah di era Presiden Jokowi,” pungkas Nunu.

Tagar. #Hutan Papua Gundul #klhk #deforestasi

Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen