×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Hingga Agustus, Serapan Anggaran Papua Baru 30 Persen

Senin, 23 Agustus 2021, 10:17 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Hingga Agustus, Serapan Anggaran Papua Baru 30 Persen

Infoanggaran.com, Jakarta - Serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua masih rendah. Hingga Agustus 2021, realisasinya baru 30 persen dari total pagu sekitar Rp15,87 triliun.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Musa'ad mengatakan, biasanya penyerapan anggaran sudah berada di atas 50 persen.

"Hal ini disebabkan banyak organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua belum melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan," ujar Musa'ad, dikutip dari Antara pada Senin (23/8/2021).

Menurut Musa'ad, instruksi pemerintah pusat kepada daerah agar mengalokasikan delapan persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk penanganan Covid 19 juga memengaruhi rendahnya serapan anggaran di Bumi Cenderawasih.

"Informasi mengenai delapan persen tersebut datang setelah kami menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021," jelas dia.

Akibatnya, banyak program dan kegiatan yang akan dilakukan OPD tersendat lantaran harus terlebih dahulu melakukan realokasi anggaran DBH dan DAU untuk penanganan pandemi.

"Banyak juga OPD yang menunggu sidang perubahan untuk program yang hendak direvisi. Hal inilah yang menyebabkan daya serap kami menjadi rendah," tambah Musa'ad.

Realisasi belanja yang rendah di Papua juga terjadi pada tahun anggaran 2020 lalu. Hingga semester I 2020, tercatat hanya 21,57 persen sekaligus menjadi yang terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), realisasi belanja Provinsi Papua itu jauh di bawah realisasi rata-rata provinsi yang mencapai 37,9 persen.

Rupanya persoalan serapan anggaran masih terjadi pada tahun anggaran 2021. Bahkan, Provinsi Papua termasuk salah satu dari 19 provinsi yang mendapat teguran tertulis dari Mendagri Tito Karnavian pada Juli lalu gegara lamban membelanjakan anggaran.

Tagar. #Pemprov Papua #apbd #APBD Papua #serapan anggaran

Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19