×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

Harmonisasi RUU Kejaksaan Sudah Sesuai Paradigma Kejaksaan Internasional

Rabu, 23 September 2020, 10:23 WIB
Penulis: Jimmy Radjah
Editor: Jimmy Radjah

Harmonisasi RUU Kejaksaan Sudah Sesuai Paradigma Kejaksaan Internasional

Fajlurrahman Jurdi (Sumber: matakita.co)

Infoanggaran.com, Jakarta - Ketua Pusat Kajian Kejaksaan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Fajlurrahma Jurdi mengapresiasi harmonisasi revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan yang diusung Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dia menilai paradigma revisi RUU Kejaksaan sudah berstandar kejaksaan internasonal. 

"Revisi tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar prosekutor di tingkat internasional. Ini kemajuan yang luar biasa," ujar Fajlurrahman kepada wartawan, Rabu (23/9/2020). 

Dia memastikan, jika penegakan hukum oleh Kejaksaan sudah kuat dalam memberi perlindungan hukum kepada masyarakat, maka kesejahteraan akan mengikuti dengan sendirinya. "Sikap itu sebagai perwujudan bangsa ini bagaimana penegakan hukum itu bisa memberi perlindungan kepada masyarakat dan terjamin hak-haknya,” ujar Fajlur.

Pekan lalu, hampir seluruh Fraksi di DPR RI sepakat melakukan harmonisasi terhadap draf RUU tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan, seluruh fraksi tak keberatan terhadap revisi RUU Kejaksaan yang dilakukan DPR sesuai ketentuan yang ada.

Saat Baidowi meminta persetujuan seluruh anggota terhadap harmonisasi dan pembulatan draf RUU Kejaksaan, semua fraksi tidak keberatan revisi RUU Kejaksaan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan DPR.

Di tempat terpisah, Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar Wicaksana mengingatkan agar revisi RUU Kejaksaan juga memperhatikan masalah internal Kejaksaan. Antara lain dalam hal organisasi dan status jaksa.

Menurut Dio, masalah internal Kejaksaan harus diatur dalam RUU Kejaksaan sehingga tidak hanya membahas masalah prosedur dan acara dalam persidangan. Misalnya, terkait status jaksa apakah ASN atau pegawai kejaksaan khusus. "Atau bagaimana soal pengangkatan Jaksa Agung dan kewenangan jaksa apa saja," sebut Dio.

Tagar. #Kejaksaan RI #RUU Kejaksaan #Revisi RUU Kejaksaan #Baleg DPR RI #Fajlurrahman Jurdi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 26 Oktober 2020, 14:41 WIB

Menkeu Ungkap Calo Anggaran Berkeliaran di Kemenkeu

Untuk mencairkan anggaran hanya perlu bawa map berisi uang sogokan.

selengkapnya
Menkeu Ungkap Calo Anggaran Berkeliaran di Kemenkeu
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN