×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Hanya 35 Persen APBD Sumsel untuk Rakyat

Kamis, 08 April 2021, 15:55 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Hanya 35 Persen APBD Sumsel untuk Rakyat

Ilustrasi. (bisnis.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Belanja APBD Provinsi Sumsel sepanjang 2018-2021 rata-rata hanya mengalokasikan sekitar 35 persen untuk belanja langsung yang peruntukannya bagi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sementara belanja tidak langsung yang notabene bukan untuk kebutuhan masyarakat justru mencapai 65 persen dari total belanja daerah.

“APBD Sumsel seharusnya memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Sumsel,” ujar Koordinator Transparansi Anggaran Sumatera Selatan (FITRA) Sumsel Nunik Handayani melalui keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (8/4/2021).

Berdasarkan data FITRA Sumsel, komposisi belanja langsung dan tidak langsung APBD empat tahun terakhir adalah Rp2,1 triliun dan Rp3,6 triliun pada 2018, Rp3,1 triliun dan Rp6,6 triliun pada 2019, Rp4 triliun dan Rp6,5 triliun pada 2020, serta Rp3,7 triliun dan Rp6,9 triliun pada 2021.

Nunik mencontohkan lagi, komposisi belanja lansgung pada APBD 2021 mengalami menurunan sekitar Rp300 miliar, selain porsinya kecil.

Bahkan, kata Nunik, 49,8 persen dari total belanja langsung merupakan belanja barang dan jasa. "Sebagian besar digunakan sebagai penunjang operasional dan keperluan pegawai," sebutnya.

Sementara belanja tidak langsung pada 2021 justru mengalami peningkatan sebesar 3 persen atau sekitar Rp452 miliar dari anggaran tahun sebelumnya. “Dari hasil tracking yang kami lakukan, ternyata peningkatan belanja tidak langsung adalah pada pos belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dan desa," imbuhnya.

 

Belanja Kesehatan Menurun

Di samping komposisi belanja langsung dan tidak langsung yang tidak seimbang, Nunik menuturkan belanja Dinas Kesehatan 2018 – 2021 justru cenderung mengalami penurunan.

“Misalnya saja pada 2018, belanja Dinas Kesehatan sebesar 9 persen, namun demikian pada tahun 2019-2021 secara berturut-turut turun dan stuck menjadi 3 persen,” imbuh dia.

Padahal seharusnya belanja kesehatan APBD Sumsel lebih besar lagi. Sebab, Pasal 171 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa besaran anggaran kesehatan pemda minimal 10 persen dari belanja APBD di luar belanja pegawai.

Terlebih di masa pandemi Covid19. Menurut Nunik, masyarakat sangat membutuhkan bantuan dan kepedulian dari pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

“Masyarakat Sumatera Selatan berharap agar pemerintah daerah serius membantu dan peduli pada rakyatnya melalui kebijakan penganggaran APBD-nya yang berpihak kepada masyarakat, sehingga  bisa segera keluar dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan,” pungkas Nunik.

Tagar. #apbd #belanja daerah #Fitra sumsel

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 18 Oktober 2021, 15:26 WIB

Ketua DPRD DKI: Anies Harus Jelaskan Penggunaan Anggaran Formula E

Hak interpelasi perlu dilakukan DPRD DKI semata-mata untuk menjalankan fungsi pengawasan.

selengkapnya
Ketua DPRD DKI: Anies Harus Jelaskan Penggunaan Anggaran Formula E
DPRD DKI Sepakati APBD Rp79,52 Triliun

Senin, 11 Oktober 2021, 21:09 WIB

DPRD DKI Sepakati APBD Rp79,52 Triliun