×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Hanya 12 Persen Pemda Tak Bergantung pada Pusat

Jumat, 25 Juni 2021, 16:12 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Hanya 12 Persen Pemda Tak Bergantung pada Pusat

Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Infoanggaran.com, Jakarta  Dari total 503 pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia, hanya 12 persen yang tidak tergantung pada pemerintah pusat. Sisanya atau 88,7 persen (443 pemda) di Indonesia masih belum mandiri dan masih bergantung pada dana transfer pusat.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurno, Jumat (25/6/2021), mengatakan, belum mandirinya sebagian besar Pemda menunjukkan bahwa daerah masih sangat bergantung ke pemerintah pusat, dalam hal ini dana transfer ke daerah (TKDD).

Bahkan menurut hasil pemeriksaan BPK, 468 pemda atau 93,04 persen dari total pemda masih memegang status pengelolaan keuangan yang sama sejak 2013 hingga 2020. Ini berarti tingkat kemandirian fiskal mereka tidak berkembang dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.

Selain itu, BPK juga menemukan bahwa kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah untuk mendanai kebutuhannya sendiri masih belum merata.

Uniknya, daerah yang bukan penerima dana keistimewaan atau dana otonomi khusus malah memiliki proporsi status kemandirian fiskal yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah penerima dana keistimewaan atau dana otonomi khusus. Daerah penerima dana keistimewaan dan otonomi khusus adalah Provinsi NAD, DIY, Papua, dan Papua Barat.

"Ini menunjukkan bahwa pemberian dana keistimewaan atau otonomi khusus sebagai bagian dari transfer cenderung menimbulkan ketergantungan daerah atas transfer pusat," jelasnya.

Di sisi lain, dorongan kebijakan desentralisasi pusat sudah memberi dampak pada pemenuhan kemampuan desentralisasi fiskal di daerah. Hasilnya, ada empat daerah yang berkategori sangat baik dari sisi kualitas desentralisasi fiskal.

"Kualitas desentralisasi fiskal pada empat pemda yang diuji petik yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Badung, dan Kota Mataram termasuk kategori sangat baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, BPK telah melakukan penilaian Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) terhadap 33 provinsi di Indonesia. Menurut pengukuran IKF, bila nilai berada di kisaran 0 sampai di bawah 0,25, maka provinsi tersebut masuk kategori belum mandiri atau masih bergantung pada transfer dana dari pusat. Sementara untuk nilai di atas atau sama dengan 0,25 sampai kurang dari 0,5 dinyatakan sudah menuju kemandirian.

Selanjutnya, bila nilai lebih dari atau sama dengan 0,5 sampai kurang dari 0,75 masuk kategori mandiri. Sisanya, untuk daerah dengan nilai IKF lebih atau sama dengan 0,75 sampai kurang 1 maka dinyatakan sangat mandiri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tersebut, ada 10 provinsi berstatus belum mandiri, yakni Aceh (0,178), Nusa Tenggara Timur (0,2097), Kalimantan Utara (0,2290), Sulawesi Tengah (0,2425), Sulawesi Tenggara (0,2466), Gorontalo (0,2227), Sulawesi Barat (0,1550), Maluku (0,1694), Maluku Utara (0,1728), dan Papua Barat (0,0558).

Sementara 16 provinsi lain berstatus menuju mandiri, yaitu Sumatera Utara (0,4282), Sumatera Barat (0,3541), Riau (0,3866), Jambi (0,3489), Sumatera Selatan (0,3589), Bengkulu (0,2556), dan Lampung (0,4049).

Lalu, Bangka Belitung (0,2844), Kepulauan Riau (0,3402), Yogyakarta (0,3344), Nusa Tenggara Barat (0,3509), Kalimantan Barat (0,3802), Kalimantan Tengah (0,3294), Kalimantan Selatan (0,4532), Sulawesi Tengah (0,2677), Sulawesi Selatan (0,3776).

Sedangkan tujuh provinsi yang sudah berstatus mandiri, yakni DKI Jakarta (0,6365), Jawa Barat (0,5140), Jawa Tengah (0,5383), Jawa Timur (0,5671), Banten (0,5290), Bali (0,5367), dan Kalimantan Timur (0,5220). Namun, tidak ada satu provinsi pun yang berstatus sangat mandiri.

 

 

Tagar. #LHP BPK #tkdd #transfer daerah #pemda #BPK

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19