×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Halaman Draf UU Ciptaker Berbeda-beda, Azis: Kertas Folio dan Kuarto Berbeda

Selasa, 13 Oktober 2020, 20:50 WIB
Penulis: Jimmy Radjah
Editor: Jimmy Radjah

Halaman Draf UU Ciptaker Berbeda-beda, Azis: Kertas Folio dan Kuarto Berbeda

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Antara)

Infoanggaran.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyatakan halaman draf final UU Cipta Kerja (Ciptaker) berjumlah 812 halaman. Dia menjamin tidak ada perubahan substansi dalam UU Cipta Kerja, meski jumlah halaman draf yang beredar berbeda-beda. Sebab, semua keputusan rapat Panja DPR dan pemerintah ada catatan dan rekamannya.

"Kalau subtansi tidak ada yang berubah, saya jamin itu," kata Azis dalam konferensi pers virtual, Selasa (13/10/2020).

Sebelumnya, di masyarakat beredar draf RUU Ciptaker dengan jumlah berbeda-beda. Ada versi 1.208 halaman, versi 905 halaman, dan versi 1.035 halaman.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa yang berjumlah 1.035 halaman adalah dokumen terkini. Namun, perbaikan masih terus dilakukan. Dokumen berjumlah 1.035 halaman itu kemudian menjadi 812 halaman setelah diubah dengan pengaturan kertas legal.

"Finalnya berapa halaman, 812. Berarti yang 1.032 itu apa? Mekanisme pengetikan di kertasnya itu berbeda. Misalnya ketik di kertas folio, di kertas kuarto tentu akan lebih banyak di kertas kuarto," ujar Azis.

Lebih jauh, soal banyaknya anggota dewan yang tidak menerima draf RUU Ciptaker saat rapat paripurna, Azis mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan e-parlemen agar seluruh anggota dapat mengakses draf secara digital.

"Jadi nanti disampaikan tidak ada lagi setiap anggota mendapat hardcopy undang-undang, semua dikirim email anggota untuk anggota itu men-download atau mem-print secara pribadi," ucap Azis.

 

Tak Ada Kepentingan

Di bagian lain, Azis Syamsuddin juga mengklaim omnibus law RUU Ciptaker tidak dilakukan atas kepentingan pribadi atau segelintir pihak. Selain itu, pengesahan RUU Ciptaker menjadi UU tidak memanfaatkan kondisi saat ini. 

Ia memastikan bahwa penyusunan, pembahasan, dan pengesahan RUU Ciptaker telah sesuai dengan aturan.

Soal belum dikirimnya draf final UU Ciptaker ke pemerintah, Azis membantah dugaan adanya pasal selundupan. Azis menyebut, draf final UU Ciptaker saat ini masih dalam proses koreksi Setjen DPR. Sebab, ada sejumlah kesalahan pengetikan dan pengulangan kata. Rencananya, draf final akan dikirim ke Presiden pada Rabu (14/10/2020) besok.

"Saya jamin, sesuai sumpah jabatan saya dan rekan-rekan di sini, tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal," ujar Azis.

Itu sebabnya Azis mempersilakan pihak-pihak yang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja mengajukan permohonan uji materike Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pengesahan UU Ciptaker menimbulkan kontroversi karena pasal-pasal di dalamnya dinilai merugikan masyarakat, khususnya para buruh. Selain itu, proses penyusunan dan pembahasan naskah UU Cipta Kerja dianggap tertutup dari publik.

Tagar. #omnibus law #UU Ciptaker #Azis Syamsuddin

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 25 Juni 2021, 12:59 WIB

Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang tidak tepat sasaran mencapai Rp1,18 triliun.

selengkapnya
Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total