×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Youtube Sekretariat Jenderal Kemenkeu R

Infoanggaran.com, Jakarta - Pandemi Covid-19 menjadi salah satu ancaman katastropik yang menguras keuangan negara. Bukan tidak mungkin APBN bisa "lumpuh" bila kebijakan keuangan negara dalam mengadapi pandemi tidak berkualitas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, saat ini dampak pandemi terhadap keuangan negara cukup dalam di mana penerimaan negara turun hingga perekonomian dan masyarakat mengalami tekanan.

"Kita harus menggunakan keuangan negara untuk bidang kesehatan, di bidang usaha, dan kita harus tetap menjaga agar momentum pemulihan ekonomi dan pembangunan tetap bisa berjalan," kata Sri Mulyani, Selasa (19/10/2021).

Terlebih, kata Sri Mulyani, tantangan APBN dalam menghadapi pandemi belum tentu berakhir dalam waktu dekat meski belakangan mengalami penurunan kasus positif hingga 95 persen.

Bahkan, bukan tidak mungkin harus hidup berdampingan dengan pandemi. Menurut Menkeu, fenomena pandemi menjadi endemi merupakan konsekuensi nyata.

Atas dasar itu, sambung dia, "harus kita perbaiki dari sisi kualitas kebijakan keuangan negara dan dari sisi pelayanan publik."

Selain pandemi, climate change juga tengah mengancam dunia. "Dan ini konsekuensinya di bidang keuangan sangat dahsyat," kata Sri Mulyani.

Menkeu menyadari bahwa perubahan iklim merupakan tantangan yang sangat pelik. "Karena membutuhkan desain, policy, mengubah dari sisi kegiatan ekonomi dan masyarakat, entah investasi, konsumsi, yang lebih makin menyadari peranan untuk menjaga lingkungan dan mencegah pemburukan climate change."

Kendati begitu, saat ini Indonesia harus mampu mendesain kebijakan demi mengatasi ancaman perubahan iklim. Bahkan transformasi ekonomi, energi, hingga perilaku masyarakat harus segera dilakukan guna mencegah pemburukan lingkungan.

"Meskipun hari hari kita disibukkan dengan pandemi, namun climate change adalah sesuatu yang akan terjadi apabila kita tidak bersama-sama mengatasinya," pungkas Sri Mulyani.

 

Adaptasi Teknologi Digital

Di sisi lain, transformasi digital juga akan menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan keberadaan teknologi digital, terutama dalam pelayanan publik.

"Penggunaan transformasi digital sebagai suatu cara untuk memperbaiki cara kerja dan kinerja, termasuk pelayanan publik, menjadi suatu kenicayaan," imbuh Sri Mulyani.

Dia juga mengingatkan, ke depan transformasi digital bakal semakin mendominasi. "Dalam waktu yang tidak terlalu lama perubahan yang di drive atau yang didorong dan terus menerus dibawa teknologi digital itu akan semakin luar biasa," kata dia.

Kendati begitu, Menkeu berharap Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan digital. Terlebih, secara demografi, sebagian masyarakat merupakan generasi milenial.

"Ini menguntungkan kita karena dengan masyarakat muda mereka relatif lebih mampu beradaptasi. Mereka tidak terkunci dalam mindset dan kekolotan yang menyebabkan kita tidak mampu berubah," pungkas Menkeu.

Tagar. #sri mulyani #kemenkeu #apbn #perubahan iklim #covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital