×
Kamis, 24 September 2020
loading content

Fungsi Penyidikan Layak Ditambahkan dalam Revisi RUU Kejaksaan

Jumat, 11 September 2020, 11:13 WIB
Penulis: Jimmy Radjah
Editor: Jimmy Radjah

Fungsi Penyidikan Layak Ditambahkan dalam Revisi RUU Kejaksaan

Jaksa Agung Burhanuddin melantik para jaksa baru di Badiklat Kejaksaan RI pada Desember 2019. Sumber foto: istimewa

Infoanggaran.com, Jakarta - Fungsi penyidikan oleh jaksa layak ditambahkan dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan. Sebab, praktik penyidikan oleh penyidik polisi dan PPNS yang selama ini terkesan serampangan tidak lain karena hilangnya fungsi jaksa untuk melakukan supervisi dan melengkapi penyidikan polisi dan PPNS.

Terlebih, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lahir di era Orde Baru memang didesain untuk melegitimasi intervensi militer dalam sistem peradilan pidana.  

"Polisi yang waktu itu bagian dari ABRI nyatanya lebih tunduk pada komando Pangkopkamtib atau Panglima ABRI dibanding pada petunjuk jaksa dan kontrol pengadilan," ujar Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (Persada UB) Fachrizal Afandi melalui siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (11/9/2020).

Fachrizal juga menyadari, pascapemisahan polisi dari ABRI, praktis penanganan perkara pidana di tahapan penyidikan berada dalam kontrol Korps Bhayangkara. Dia menyayangkan hal itu sebab polisi terlihat masih enggan untuk melepas kultur dan birokrasi militeristiknya.

Akibatnya, lanjut Fachrizal sebagaimana temuan LBH, penanganan perkara masih dominan unsur kekerasan dan tidak berlandaskan hukum acara. Dalam banyak kasus penahanan, penyitaaan dan penggeledahan barang bahkan digunakan tidak untuk tujuan pengumpulan bukti namun hanya sebagai sarana represi.

Dia menyebut kasus penangkapan aktivis yang kritis dan penyitaan barang yang tidak berhubungan dengan perkara mendominasi praktik buruk ini.

 

Perlu Supervisi 

Oleh karena itu, pengaturan penyidikan tambahan dan supervisi penyidik oleh jaksa direvisi UU Kejaksaan merupakan salah satu sarana untuk mengembalikan fungsi penyidikan ke asalnya demi kepentingan pembuktian di pengadilan.

Jika akhirnya fungsi  penyidikan direvisi dalam UU Kejaksaan, Fachrizal  pun menekankan perlunya merevisi KUHAP agar segera mengesahkan mekanisme kontrol kepada penyidik dan penuntut di tahap pra ajudikasi melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan. "Biar masyarakat yang dirugikan akibat perlakuan aparat dapat mengajukan komplain terhadap haknya yang dilanggar," pungkasnya. 

 

 

Tagar. #RUU Kejaksaan #Revisi RUU Kejaksaan #Fungsi Penyidikan #Persada UB

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 24 September 2020, 15:04 WIB

Per Agustus 2020, Utang Pemerintah Rp5.594 Triliun

Kenaikan utang itu disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.

selengkapnya
Per Agustus 2020, Utang Pemerintah Rp5.594 Triliun
Anggaran Kemenag 2021 Naik Rp287,8 Miliar

Rabu, 23 September 2020, 15:43 WIB

Anggaran Kemenag 2021 Naik Rp287,8 Miliar