×
×
Sabtu, 02 Juli 2022
OBS 2019
loading content

Forum Masyarakat Sipil Desak Jokowi Terbitkan Perpres Implementasi OGP

Rabu, 03 November 2021, 17:57 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Forum Masyarakat Sipil Desak Jokowi Terbitkan Perpres Implementasi OGP

Ilustrasi. (pattiro.org).

Infoanggaran.com, Jakarta - Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka mendesak Jokowi agar menerbitkan peraturan presiden (perpres) sebagai pijakan implementasi Open Goverment Partnership (OGP) di Indonesia.

"Peraturan presiden untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan sebagai inisiator dan anggota OGP yang memasuki usia satu dekade," tulis Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka, Rabu (3/11/2021).

Menurut forum yang terdiri dari 47 organisasi masyarakat sipil itu, selama ini pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip OGP. Hingga saat ini, belum adai payung hukum yang kuat sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan OGP secara kolaboratif antara masyarakat sipil dan pemerintah.

"Pemerintah terkesan tidak menganggap rencana aksi OGP sebagai urusan wajib yang harus dipenuhi baik dalam program maupun anggaran," kata mereka.

Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka menyampaikan bahwa OGP merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengamankan komitmen konkret pemerintah untuk mempromosikan dan mewujudkan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi memperkuat tata kelola pemerintahan.

Namun, hingga saat ini Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam tata kelola data. Terutama yang terkait data anggaran, pelayanan publik, lingkungan dan sumber daya alam, keterbukaan kontrak baik dalam proses pengadaan barang dan jasa maupun beneficial ownership, serta data terkait proses-proses pembentukan kebijakan.

"Keanggotaan OGP pun belum mampu menyelesaikan persoalan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, korupsi dan minimnya inovasi yang substansial untuk perbaikan," tambah Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka.

Selain itu, masalah transparansi juga masih terjadi, terutama dalam penanganan pandemi Covid-19 baik soal transparansi anggaran, fasilitas kesehatan, jaminan sosial, bantuan sosial, insentif tenaga kesehatan, program vaksinasi, hingga pengadaan darurat dan non darurat.

"Pemerintah perlu mengedepankan pemulihan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama daripada memfasilitasi kepentingan para ‘pemburu rente’ dengan membuka dokumen kontrak pengadaan barang/jasa dalam penanganan Covid-19, termasuk pengadaan vaksin dan logistik pendukung vaksinasi, informasi terkait data surveilans, data mortalitas, serta data capaian vaksinasi nasional," kata forum masyarakat sipil.

 

Jamin Ruang Kewargaan

Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka juga meminta pemerintah menjamin hak atas ruang kewargaan yang mengakui kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, kebebasan informasi, serta perlindungan saksi dan korban.

Mereka menyatakan, selama ini masih ada pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, surveilans dan pembatasan hak-hak sipil, serta represi digital terhadap suara warga dan tertutupnya akses informasi publik di tingkat nasional dan daerah. Bahkan, belakangan civic space kian menyusut.

Persoalan-persoalan penting dalam menjamin hak masyarakat atas akses keadilan juga masih terjadi terutama hak bagi kelompok rentan atas identitas kewarganegaraan, akses perlindungan hukum bagi semua warga.

"Hal ini terjadi karena tiadanya keberpihakan institusi penegakkan hukum atas kelompok-kelompok rentan dan masih kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga organisasi bantuan hukum dan lemahnya peran bantuan hukum berbasis komunitas," kata Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka.

Tagar. #OGP #Tata Kelola Pemerintahan #OGP 2021 #Perpres Implementasi OGP #transparansi #keterbukaan informasi

Berita Terkait
Tidak Ada Demokrasi Tanpa Kebebasan Sipil

Selasa, 02 November 2021, 17:57 WIB

Tidak Ada Demokrasi Tanpa Kebebasan Sipil
Demokrasi Indonesia Belum Sempurna

Selasa, 02 November 2021, 14:23 WIB

Demokrasi Indonesia Belum Sempurna
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya