×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

FOINI Sebut Jokowi dan DPR Sumber Disinformasi UU Ciptaker

Minggu, 11 Oktober 2020, 23:33 WIB
Penulis: Jimmy Radjah
Editor: Jimmy Radjah

FOINI Sebut Jokowi dan DPR Sumber Disinformasi UU Ciptaker

Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Infoanggaran.com, Jakarta - Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menilai Presiden Jokowi dan pimpinan DPR adalah sumber disinformasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) karena dua pihak itu selalu tertutup. 

Oleh sebab itu, perwakilan FOINI Arif Adi Putro secara tegas menyatakan Presiden RI dan Pimpinan DPR harus bertanggung jawab atas kondisi yang disebabkan oleh buruknya praktik keterbukaan informasi publik yang mereka lakukan.

"Pemerintah dan DPR RI telah banyak mereduksi ruang partisipasi publik, terlebih lagi hak akses masyarakat atas informasi publik yang utuh, cepat, dan akurat," sebut Arif lewat siaran pers yang diterima redaksi, Minggu (11/10/2020).

Arif menambahkan, berbagai disinformasi mengenai isi dari UU itu dan tuduhan hoaks yang disampaikan Presiden adalah salah satu dampak dari buruknya keterbukaan informasi mengenai pembahasan UU Ciptaker. Hingga saat ini, kata dia, publik tak bisa mengakses dokumen UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR beberapa hari lalu.

Padahal, menurut FOINI, pemerintah dan DPR seharusnya dapat melihat dan memahami bahwa UU Cipta Kerja menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun bukannya lebih terbuka, pemerintah justru menggunakan polisi untuk merepresi kritik publik dengan tuduhan hoaks. "Padahal semua kesalahan informasi tersebut muncul karena pemerintah dan DPR yang tidak memberikan akses publik terhadap UU Ciptaker," ucapnya.

Oleh karena itu, FOINI menuntut pemerintah meminta polisi menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat yang dituduh menyebarkan hoaks Omnibus Law. Mereka juga menuntut pemerintah dan DPR segera mempublikasikan dokumen UU Cipta Kerja yang telah disahkan paling lambat Senin (12/10/2020) besok.

 

64 Rapat

Berdasarkan temuan FOINI, terdapat 58 kali rapat pembahasan UU Cipta Kerja dan ada 6 kali rapat DPR RI dan Pemerintah yang tidak terpublikasikan kepada publik mengenai jalannya pembahasan UU Cipta Kerja, Padahal, sebelumnya Ketua Baleg DPR RI, Supratman Ali Atgas, mengatakan terdapat 64 kali rapat yang dijalankan oleh DPR RI yang terdiri dari 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat Panja, dan sisanya 6 kali rapat dengan tim perumus.

FOINI menyayangkan negara melalui aparatnya justru melakukan tindakan-tindakan represif terhadap warga atas tuduhan hoaks. Padahal itu semua tidak lepas dari kontribusi dari kelalaian Pemerintah dan DPR RI sendiri dalam memenuhi hak atas informasi bagi publik secara tepat.

"Lain persoalan jika Pemerintah dan DPR RI telah menyampaikan atau mengumumkan kepada publik atas UU Cipta Kerja yang telah mereka putuskan dalam Sidang Paripurna beberapa hari lalu," sebut siaran pers FOINI. 

FOINI menilai Jokowi dan DPR telah melanggar sejumlah ketentuan mengenai jaminan dan pemenuhan hak atas informasi. Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 

Selain itu, Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa "Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.” 

Tak hanya itu, FOINI menyebut DPR seharusnya mempublikasikan setiap UU yang telah disahkan. Hal ini diatur pada Pasal 7  Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa DPR RI bertugas menyebarluaskan UU yang telah disahkan.

Tagar. #dpr #jokowi #UU Ciptaker

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Oktober 2020, 15:31 WIB

Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran

Realisasi anggaran Kemensos mencapai sebesar Rp112,6 triliun atau 84 persen dari total pagu Rp134 triliun.

selengkapnya
Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN