×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

FITRA Nilai APBN 2021 Sekadar Janji Palsu

Kamis, 08 Oktober 2020, 19:04 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

FITRA Nilai APBN 2021 Sekadar Janji Palsu

Ilustrasi (kompas.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai APBN 2021 hanya sebatas janji palsu yang diberikan kepada masyarakat. Pasalnya, kurva pandemi Covid-19 hingga saat ini terus menanjak, alih-alih melandai seperti prediksi pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan dalam Webinar “Janji Palsu APBN 2021” pada Kamis (8/10/2021) siang.

Soal proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebesar 5 persen, misalnya. Misbah mengatakan target itu terlalu optimistis, bahkan over ambisius di tengah resesi ekonomi akibat Covid-19.

Penilaian tersebut, menurut Misbah, tidak berlebihan. Sebab selama pandemi, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi cukup dalam hingga minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.

Di saat situasi normal saja, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir hanya 5 persen alias jauh meleset dari target RPJMN yang mencapai 6 persen - 7 persen.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen ini ada kesan pencitraan bahwa Indonesia bisa menangani Covid-19,” ujar Misbah.

Hal senada juga disampaikan anggota Banggar DPR RI Ratna Juwita Sari. Secara pribadi, dirinnya memang menyadari bahwa pemerintah terlalu optimistis secara berlebihan dalam menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5 persen.

Kendati demikian, sebagai wakil rakyat, dia harus memberikan peluang kepada pemerintah. “Saya juga sangat mengapresiasi keberanian dari pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu,” jelas Ratna.

Lain lagi komentar Staf Ahli Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Meski tak menampik anggapan dari sejumlah kalangan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi terlalu optimistis, Pras mengatakan bahwa tugas pemerintah harus menjaga harapan.

Target pertumbuhan ekonomi, kata Pras, merupakan “optimistis yang berpijak pada realitas".

Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menyepakati APBN 2021 29 September 2020 lalu. Dalam APBN 2021, asumsi dasar ekonomi makro ditetapkan sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah Rp14.600 per dolar AS.

Tingkat suku bunga SBN-10 tahun 7,29 persen, harga minyak mentah Indonesia 45 dolar AS per barel, dan target lifting minyak bumi sebanyak 705 ribu barel per hari.

Selain itu, postur APBN 2021 juga telah disepakati. Pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.743,6 triliun yang terdiri dari perpajakan Rp1.444,5 triliun, PNBP Rp298,2 trilun, dan hibah Rp0,9 triliun.

Kemudian, belanja negara sebesar Rp2.750 triliun. Total belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat 1.975,2 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp795,5 triliun.

Sedangkan defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp1.006.4 triliun atau sekitar 5,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

 

Delapan Janji Palsu

Selain proyeksi pertumbuhan ekonomi yang over ambisius, FITRA mencatat ada delapan janji palsu dalam APBN 2021.

Pertama, klaim pemerintah melakukan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja. Klaim ini, menurut FITRA, masih sekadar retorika.

Soal defisit anggaran yang mencapai Rp1.006,4 triliun misalnya. Pelebaran defisit ini tidak lepas dari target pendapatan negara dan belanja negara pada 2021.

“Di sini terlihat belum ada upaya efesiensi belanja, tapi belanja justru naik menjadi Rp2.750 triliun pada 2021,” terang Misbah.

Terlepas dari itu, Ratna Juwita Sari berharap pemerintah bisa menfaatkan anggaran belanja negara pada 2021 dengan baik. “Dalam keadaan krisis pandemi Covid-19, belanja negara harus digenjot untuk menyelamatkan rakyat," ujar Ratna.

Kedua, penerimaan perpajakan sebesar Rp1.444,5 triliun. Ini juga dinilai Misbah janji palsu karena realisasi perpajakan selalu di bawah target.

Lebih rinci dia memaparkan bahwa rasio target penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara pada 2021 sebesar 82,8 persen. Sementara rata-rata realisasinya selama kurun 2016-2019 hanya 80 persen terhadap total pendapatan negara.

Begitu juga dengan APBN 2020. Hingga 31 Agustus, penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara baru 46,9 persen atau rata-rata 6,7 persen per bulan.

Berdasar perhitungan tersebut, Misbah memperkirakan realisasi perpajakan berkisar 73,7 persen hingga 77,1 persen. “Artinya, jauh dari proyeksi,” katanya tegas.

Sementara itu, Ratna juga menyadari bahwa realisasi penerimaan perpajakan yang optimal masih menjadi tantangan pemerintah hingga saat ini. Terlebih, di saat pandemi Covid-19.

“Dalam 10 tahun terakhir, penerimaan perpajakan tidak pernah mencapai target,” tukas Ratna.

Kendati begitu, anggota DPR dari Fraksi PKB ini berharap ke depan pemerintah bisa meningkatkan kinerja penerimaan perpajakan.

Janji palsu ketiga adalah penerima insentif pajak. FITRA menilai insentif pajak yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan ini seringkali tidak tepat sasaran.

“Sejumlah literatur akademik juga tidak selalu berdampak positif terhadap peningkatan PDB, penciptaan lapangan kerja, pendapatan per kapita, penurunan kemiskinan, dan penciptaan dunia usaha,” terang Misbah.

Keempat, klaim BUMN berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Klaim tersebut, menurut Misbah, perlu dipertanyakan jika tidak elok disebut janji palsu.

“Sebab, dalam sepuluh tahun terakhir, BUMN seakan menjadi beban. Apalagi di tengah pandemi Covid-19,” imbuh Misbah.

Janji ke-5, sektor kesehatan yang disebut menjadi prioritas di tengah pandemi juga sebatas janji palsu. FITRA yakin APBN 2021 lebih berorientasi ke sektor ekonomi ketimbang kesehatan.

“Jika dibandingkan dengan fungsi ekonomi, anggaran fungsi kesehatan masih jauh tertinggal,” tukas Misbah.

Lebih detail, Misbah menyatakan bahwa klaim sektor kesehatan menjadi prioritas patut diragukan lantaran anggaran riset di bidang kesehatan sangat minim, yaitu Rp167 miliar.

Bukti lainnya, menurut Misbah, rendahnya serapan anggaran klaster kesehatan dalam program pemulihan ekonomi. Hingga 27 Agustus 2020, realisasinya baru Rp7,36 triliun atau 8,41 persen dari pagu.

Menjawab cibiran itu,  Prastowo meyakinkan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas menjadi keniscayaan bagi pemerintah. Hanya saja, di saat bersamaan pemerintah harus memikirkan sektor ekonomi juga.

“Harus ada balancing. Kita perlu keduanya (kesehatan dan ekonomi,)” imbuh Stafsus Menkeu itu.

Janji palsu keenam adalah belanja infrastruktur yang tinggi. “Sayangnya, anggaran infrastruktur yang tinggi ini tidak digunakan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas kesehatan,” tukas Misbah.

Soal belanja modal di sektor infrastruktur, misalnya, mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 82 persen atau setara Rp112,9 triliun dari Rp130,4 triliun dalam APBN 2020

Belanja modal pada 2021 ini, kata Misbah, kebanyakan digitalisasi infrastruktur dan pembangunan infrastruktur pada kominen di kawasan perbatasan.

Menurut Misbah, pembangunan infrastruktur bukan tidak penting. "Tapi situasi saat ini pembangunan prasarana kesehatan itu menjadi sangat penting," tukasnya.

Ketujuh,  klaim utang negara dianggap masih aman. Tapi menurut FITRA, utang negara justru semakin membebani APBN.

Untuk belanja bunga utang saja, contoh Misbah, pemerintah harus mengalokasikan Rp732,3 triliun dalam APBN 2021. Jumlah ini sudah melebihi anggaran untuk penangann Covid-19 di 2021.

Prastowo menyadari utang negara bukan pilihan yang enak, tapi pil pahit harus ditelan pemerintah demi membiayai kebutuhan anggaran dalam APBN 2021.

“Pembiayaan anggaran, kita terpaksa mengandalkan utang terutama ke BI (Bank Indonesia) lewat burder sharing,” jelas Pras.

Sementara Ratna berharap belanja yang dibiayai dari utang itu bisa memberikan output jelas yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

“Seperti menjaga daya beli masyarakat, menahan laju kemiskinan, dan menahan PHK,” terang Ratna.

Terakhir, anggaran Covid-19 belum responsif jender. Misbah menegaskan bahwa pandemi telah menyebabkan banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan.

Begitu juga dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyebabkan pelampiasan kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat.

Selain itu, kebijakan untuk penanganan Covid-19 belum memperhatikan kebutuhan bagi kelompok rentan dan marjinal. “Misalnya, bagi kelompok kunci (ODHA) yang membutuhkan ARV pada masa pandemi,” pungkas Misbah.

Tagar. #Seknas FITRA #pertumbuhan ekonomi #rapbn 2021 #APBN 2021

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Oktober 2020, 15:31 WIB

Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran

Realisasi anggaran Kemensos mencapai sebesar Rp112,6 triliun atau 84 persen dari total pagu Rp134 triliun.

selengkapnya
Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN