×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

FITRA: Dana Dapil DPRD DKI Rp49 Miliar Terlalu Besar

Senin, 15 November 2021, 16:48 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

FITRA: Dana Dapil DPRD DKI Rp49 Miliar Terlalu Besar

Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. (Sumber foto: statistik.jakarta.go.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Manager Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai anggaran untuk supporting dana reses atau dana kunjungan daerah pemilihan (dapil) Anggota DPRD DKI Jakarta Rp49 miliar terlalu besar.

Alokasi anggaran dana dapil itu tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 dan telah disetujui oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik.

Kepada Infoanggaran.com, Senin (15/11/2021), Badiul mengatakan, dengan kondisi geografis dan luas wilayah Jakarta, transportasi kunjungan ke dapil tidak butuh biaya tinggi. Selain itu, alokasi dana dapil untuk keperluan snack warga (konstituen) tidak mungkin mencapai miliaran rupiah.

“Jakarta kan di situ-situ saja. Lokasi paling jauh itu pun Kepulauan Seribu. Biayanya pun tidak akan terlalu besar,” ujar Badiul.

Badiul mengalkulasi, dengan anggaran itu, masing-masing anggota DPRD akan menerima hampir Rp1 miliar.

Di bagian lain, Badiul khawatir pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang meluluskan permintaan dana dukungan reses bagi Anggota DPRD itu adalah upaya untuk meredam isu interpelasi yang masih bergulir di DPRD terkait dengan penyelenggaraan Formula E.

“Jangan sampai anggaran ini diarahkan untuk meredam isu interpelasi yang masih bergulir soal Formula E,” kata dia.

Badiul berharap, pemerintah kota DKI Jakarta dan anggota legislatif sepakat menghapus dana yang masih tercantum dalam KUA-PPAS DKI Jakarta 2022 ini. Dan kalaupun tetap dipaksakan, BPK, katanya harus mengawasi dengan ketat.

“Saran saya, dana itu dicoret saja, jangan sampai menjadi persoalan baru setelah beberapa tahun kemudian. Jika diteruskan, ini mencerminkan DPR kurang peka terhadap kondisi masyarakat,” ucap Badiul.

 

Pemprov Setuju

Sebelumnya, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengaku tidak mempermasalahkan usulan anggaran alokasi sebesar Rp49 miliar untuk kunjungan anggota DPRD ke daerah pemilihan atau dapil dalam KUA-PPAS APBD 2022. Sebab, anggaran untuk dapil itu dipakai bagi kepentingan banyak orang.

Selain itu, usulan anggaran tersebut juga sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022. Dan ada kesepakatan antara eksekutif dengan DPRD DKI dan tidak dipakai untuk kepentingan golongan, partai atau pribadi.

"Sejauh sesuai dengan RPJMD dibahas bersama, disepakati peruntukannya untuk kepentingan masyarakat banyak, tentu tidak ada masalah," kata Riza di Balai Kota, Senin (15/11/2021).

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya dana dapil sebesar Rp49 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022. Dana dapil ini di luar anggaran reses yang sudah diterima anggota Dewan.

Anggaran kunjungan ke dapil tersebut dipakai untuk membeli makan dan snack masyarakat yang hadir saat anggota DPRD berkunjung. Lalu sewa bangku dan tenda, serta membeli pulpen dan buku.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2022.

Pimpinan dewan yang hadir dan menandatangani MoU KUA-PPAS DKI 2022 adalah Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik dan Wakil Ketua DPRD Zita Anjani. Nilai KUA-PPAS DKI Jakarta 2022 sebesar Rp84,88 triliun.

Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik yang memimpin acara penandatanganan ini sebelumnya meminta persetujuan para anggota dan mendapat respons jawaban setuju oleh anggota. Sebanyak 51 Anggota DPRD hadir di ruang paripurna dan lainnya ikut rapat paripurna secara daring.

"Pembahasan rancangan KUA-PPAS sudah selesai atas penandatanganan MoU yang telah ditandatangani pada hari ini," ucap Taufik, Senin. 

Setelah penandatangan MoU KUA-PPAS, Anies menyampaikan pidato soal rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD DKI Tahun Anggaran 2022.

Tahapan berikutnya adalah dewan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah akan membahas lagi RAPBD 2022 di setiap komisi, rapat Badan Anggaran (Banggar), dan rapat paripurna pengesahan RABPB menjadi APBD 2022 di Bogor, Jawa Barat.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, di Gedung DPRD DKI Jakarta mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan mulai dari tingkat Komisi, Banggar, dan pendalaman dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab).

"Disepakati nilai totalnya Rp84,88 triliun, untuk dapat disetujui," kata Prasetyo.

 

 

Tagar. #KUA-PPAS 2022 #dana dapil #kunjungan dapil #dprd dki #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 16:00 WIB

Korupsi Dana Desa, Eks Kades di Jabar Terancam 20 Tahun Penjara

AS diduga menyelewengkan Dana Desa dan ADPD sejak 2016 hingga 2028 dan merugikan negara hingga Rp800 juta lebih

selengkapnya
Korupsi Dana Desa, Eks Kades di Jabar Terancam 20 Tahun Penjara