×
×
Sabtu, 28 November 2020
OBS 2019
loading content

FITRA Beber Empat Risiko Jika Pilkada Tidak Ditunda

Selasa, 22 September 2020, 14:25 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

FITRA Beber Empat Risiko Jika Pilkada Tidak Ditunda

Ilustrasi (medialampung.co.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Sekjen FITRA) Misbah Hasan berharap penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 ditunda.

Misbah menilai pelaksanaan pilkada terlalu berisiko jika tetap dilaksanakan pada Desember 2020.

"Pertama dan terutama soal kemanusiaan dan diprediksi akan banyaknya korban,” ujarnya dalam talkshow virtual yang disiarkan di kanal Youtube 164 Channel, Minggu (21/9/2020).

Selain itu, Misbah mengatakan pelaksanaan pilkada pada 2020 juga membebani APBD. Pasalnya, pemerintah daerah diwajibkan merealokasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing 50 persen dari total pagu APBD 2020 untuk penanganan Covid-19.

“Hampir 380 daerah tidak mampu menyediakan anggaran itu. Oleh karena itu kemudian Kementerian Keuangan menurunkan persentase 50 persen menjadi sekitar 30 persen anggaran untuk penanganan Covid-19,” jelas Misbah.

Risiko ketiga adalah partisipasi masyarakat. Misbah khawatir banyak masyarakat tidak mau datang ke TPS jika pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Imbasnya adalah legitimasi politik menjadi rendah.

Begitu juga dengan aspek pengawasan. Selama ini, menurut Misbah, masyarakat sipil banyak melakukan pengawasan terhadap kontestasi demokrasi seperti penyimpangan suara dan politik uang.

“Ini akan terkendala jika pilkada di tengah pandemi tetap dilakukan,” jelas Misbah.

 

Kembangkan Teknologi

Misbah Hasan menilai, situasi pandemi lebih baik dijadikan momentum untuk mengembangkan teknologi pemilihan ketimbang ngotot melaksanakan pilkada pada Desember 2020.

“Pilkada kita sangat ketinggalan di dalam penggunaan teknologi. Padahal sudah banyak platform digital yang sangat maju. Maka pelaksanaan Pilkada sudah seharusnya tidak dilakukan secara manual,” terang Misbah.

Selain untuk meningkatkan kualitas pilkada, Misbah mengatakan penggunaan teknologi juga bisa menjadi jalan keluar di tengah ancaman Covid-19.

Lebih lanjut, Misbah mengatakan anggaran pengembangan teknologi bisa berasal dari anggaran Pilkada 2020 yang sudah dikelola KPU sekitar Rp2,1 triliun.

Kalau ada anggaran yang tersisa, menurut Misbah, maka bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 terutama bagi daerah-daerah yang masuk zona merah tapi terseok-seok dalam mengalokasikan anggaran pandemi.

“PAD sangat berkurang drastis. Maka lebih baik, anggaran yang ada itu diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 terlebih dulu,” pungkas Misbah.

Tagar. #Seknas FITRA #apbd #pilkada 2020

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 27 November 2020, 19:26 WIB

Serapan APBD Sulsel Baru 55,45 Persen, Rp4,9 T Dana Mengendap di Kas Daerah

Banyak program yang tidak terlaksana karena fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

selengkapnya
Serapan APBD Sulsel Baru 55,45 Persen, Rp4,9 T Dana Mengendap di Kas Daerah
Sejumlah Proyek Strategis Dipangkas, Ini Alasannya

Jumat, 27 November 2020, 17:12 WIB

Sejumlah Proyek Strategis Dipangkas, Ini Alasannya