×
×
Sabtu, 28 November 2020
OBS 2019
loading content

FITRA: 89,8 Persen Ormas di Sulsel Potensial Jadi Pelaksana Swakelola Tipe III

Selasa, 20 Oktober 2020, 19:23 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

FITRA: 89,8 Persen Ormas di Sulsel Potensial Jadi Pelaksana Swakelola Tipe III

Ilustrasi (Foto: Detik.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Manager Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ervyn Kaffah membeberkan, 89,8 persen Organisasi Kemasyarakatan (ormas) potensial menjadi pelaksana Swakelola Tipe III. Data tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh FITRA terhadap 49 ormas di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kendati banyak ormas yang potensial, menurut hasil survei yang dilakukan FITRA secara online pada Agustus 2020 itu, ormas yang memenuhi persyaratan kurang dari sepertiga.

“Lalu, ormas yang hanya kurang satu persyaratan ada sekitar 59,2 persen,” jelas Ervyn dalam diskusi daring “Membangun Peta Jalan Kemitraan OMS/LSM dan Pemda: Mendayagunakan Swakelola Tipe III untuk Merespons Covid-19”, pada Selasa (20/10/2020).

Biasanya, lanjut Ervyn, kekurangan satu aspek tersebut biasanya di sektor audit keuangan, pajak, dan kepemilikan NPWP.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah (pemda) memastikan ada pihak yang memandu kegiatan ini di daerah untuk memastikan informasi berbagai kegiatan yang akan dilakukan dengan sistem swakelola.

Selain itu, pemerintah harus memastikan ormas bisa mendapatkan akses yang memadai. “Pemerintah, khususnya pemda, harus menyiapkan sistem untuk database ormas dan sistem pengadaan pemda bisa di-update,” katanya.

Hal tersebut untuk mempermudah ormas bisa berpartisipasi menjadi pelaksana Swakelola Tipe III, karena tidak mungkin jika pemda hanya berdiri sendiri untuk melaksanakan seluruh program.

 

Ormas Skeptis

Menanggapi hal tersebut, Kepala Subdirektorat Pemantauan Evaluasi dan Diseminasi Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Seno Haryo Wibowo menyatakan pihaknya sebenarnya sangat mendorong untuk mengoptimalkan Swakelola Tipe III ini.

“Hanya saja seringkali teman-teman ormas sudah skeptis dengan syarat-syarat yang ada,” tuturnya.

Padahal, menurut dia, persyaratan dibuat agar ada status hukum yang jelas dan terikat antara pemerintah dan ormas dan tidak terkena aspek penyalahgunaan kewenangan.

Karena itu, pemerintah terbuka secara profesional dan bisa dipertanggungjawabkan, itulah sebabnya ada persyaratan yang memang diperlukan. “Selain itu, kita juga melindungi karena uang yang digunakan adalah uang rakyat,” tegasnya.

 

Butuh LSM dan Ormas

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Administrasi Wilayah, Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA mengakui pemerintah membutuhkan kerja dengan ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Tentu saja tujuannya untuk kepentingan masyarakat,” kata Safrizal.

Dengan melibatkan masyarakat berpartisipasi, kata dia, mereka akan merasa bertanggung jawab dan memiliki sense of belonging terhadap program pemerintah yang pada ujungnya akan membantu kelancaran pembangunan.

Senada, Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) NTT Gede Widatrama juga mengakui bahwa pihaknya banyak bekerja sama dengan LSM untuk bisa mensinergikan pembangunan.

Hal tersebut dilakukan dengan membangun komunikasi dan kerja sama yang baik. “Kami membuka sekretariat bersama, komunikasi dan diskusi yang baik, dan melakukan pendampingan terhadap LSM atau ormas yang belum memenuhi syarat,” katanya.

Lebih lanjut dia menuturkan, ormas harus diberdayakan agar bisa membantu program pemerintah di lapangan, sehingga target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bisa tercapai. “Karena tidak bisa kalau hanya mengandalkan pemerintah saja,” tandasnya.

Tagar. #Seknas FITRA #swakelola tipe III #ormas #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 23 November 2020, 11:48 WIB

Laksanakan Open Government, Pemprov NTB Tuai Pujian Internasional

Pemprov NTB mengusulkan tiga inovasi keterbukaan informasi publik.

selengkapnya
Laksanakan Open Government, Pemprov NTB Tuai Pujian Internasional
Anies Bakal Beri Sanksi Penolak Vaksin di DKI

Kamis, 19 November 2020, 14:41 WIB

Anies Bakal Beri Sanksi Penolak Vaksin di DKI