×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Fiskal Terguncang, Jokowi Minta Bupati Tentukan Prioritas Anggaran

Jumat, 26 Maret 2021, 14:46 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Fiskal Terguncang, Jokowi Minta Bupati Tentukan Prioritas Anggaran

Presiden Jokowi. (Youtube Sekretariat Presiden)

Infoanggaran.com, Jakarta – Presiden Jokowi mengingatkan agar bupati di seluruh Indonesia untuk mengawal dan memprioritaskan anggaran program-program strategis di tengah pandemi Covid-19.

"Penting sekali, dan ini sudah saya sering sampaikan, yang namanya konsolidasi anggaran harus betul-betul kita lakukan. Apalagi di tengah anggaran kita yang guncang seperti sekarang karena pandemi Covid-19,” ujar Jokowi dalam Pembukaan Musyawarah Nasinal V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2021 di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).

Jokowi mengatakan, bupati harus mengecek kembali pos belanja APBD secara detail. “Kemana larinya, output-nya apa, outcome-nya apa, semua harus dikalkulasi.”

“Jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja, semua dinas diberi, kita enggak punya skala prioritas,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Di tengah kondisi fiskal yang terguncang akibat pandemi, menurut Jokowi, kepala daerah harus mulai memprioritaskan anggaran untuk beberapa program strategis saja. 

“Untuk kabupaten, menurut saya dua (prioritas) saja aja cukup,” jelas dia.

Program strategis itu bisa berupa pembangunan pasar, sawah, hingga pembangunan jalan. “70 persen konsentrasikan anggaran ke sana,” tegas Jokowi.

Kalau semua dinas diberi tambahan anggaran, Jokowi yakin pembangunan kabupaten tidak akan terlihat hasilnya secara nyata. “(Tapi) kalau bapak/ibu bupati mau memberi prioritas akan terlihat (hasilnya).”

Selain itu, kata Jokowi, manajemen pengawasannya juga lebih gampang jika pemerintah kabupaten memfokuskan APBD untuk program-program prioritas.

Tagar. #apbd #kebijakan fiskal #jokowi #covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19