×
×
Kamis, 15 April 2021
OBS 2019
loading content

Erick: Proyek Strategis Nasional Jangan Andalkan Utang

Jumat, 26 Februari 2021, 15:54 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Erick: Proyek Strategis Nasional Jangan Andalkan Utang

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (Foto: IDX Channel)

Infoanggaran.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginginkan pembangunan proyek strategis nasional tidak terus-menerus mengandalkan utang.

"Kita ingin menyinambungkan proyek-proyek nasional terus dibangun, tapi tidak dengan utang, melainkan dengan support melalui modal," kata Erick dalam acara Economic Outlook, Kamis (25/2/2021).

Menurut Erick, salah satu cara untuk mengumpulkan dukungan modal adalah dengan membentuk Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Lembaga ini berfungsi untuk menampung modal baik dari dalam maupun luar negeri.

LPI, kata Erick yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas di lembaga itu, bakal bermitra dengan banyak negara untuk mendukung pembangunan proyek strategis nasional.

Erick meyakini masih banyak investor yang bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Erick, Indonesia memiliki rekam jejak pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding negara lain sehingga investor percaya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat.

Secara khusus, Erick berharap pengembangan infrastruktur di Indonesia tetap berjalan dengan bantuan modal. Sebab, Indonesia masih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang masif untuk mengejar ketertinggalan serta mendorong pemerataan ekonomi di berbagai wilayah.

“Prioritas project yang ada di LPI ada tiga, infrastruktur, tol, bandara dan pelabuhan. Ini bagian bagaimana optimalisasi market dan kesinambungan aset di BUMN,” kata dia.

 

Utang Pemerintah

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis total utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) per Desember 2020 mencapai Rp6.074,56 triliun.

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 38,68 persen. Utang tersebut berasal dari utang domestik ditambah utang luar negeri.

Kendati demikian, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, Indonesia mempunyai kemampuan dalam membayar utang karena rasio pendapatan pajak terhadap utang lebih baik dibandingkan negara lain.

“Kita relatif lebih baik dan rasio penerimaan negara atau penerimaan pajak terhadap utang kita cukup bagus dibandingkan banyak negara,” kata Yustinus.

Tagar. #utang #erick thohir #bumn #proyek strategis

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 12 April 2021, 15:39 WIB

Mahfud MD Sebut Kasus BLBI Rugikan Negara Rp109 Triliun

Menurut Mahfud, pemerintah berusaha mengembalikan uang Rp109 triliun ke kas negara.

selengkapnya
Mahfud MD Sebut Kasus BLBI Rugikan Negara Rp109 Triliun
RKA DPR 2022 Capai Rp7,9 Triliun

Jumat, 09 April 2021, 14:40 WIB

RKA DPR 2022 Capai Rp7,9 Triliun