×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Ekspor Tambang 'Bocor' ke China, Negara Merugi Ratusan Triliun

Selasa, 12 Oktober 2021, 19:52 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Ekspor Tambang 'Bocor' ke China, Negara Merugi Ratusan Triliun

Bijih nikel. (kompas.com).

Infoanggaran.com, Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri memerkirakan Indonesia mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat 'kebocoran' dalam ekspor sektor pertambangan ke China.

"Lima tahun terakhir kerugian negara itu sudah ratusan triliun rupiah,” ujar Faisal dalam CORE Media Discussion bertajuk “Waspada Kerugian Negara dalam Investasi Pertambangan”, Selasa (12/10/2021).

Ekspor bijih nikel ore and concentrate pada 2020, contohnya. Kendati pemerintah melarang ekspor bijih nikel, begitu juga data BPS yang tidak mencatat ekspor komoditas dengan kode HS 2604, Faisal menyampaikan bahwa data General Customs Administration of China mencatat impor komoditas HS 2604 sebanyak 3,4 juta ton dari Indonesia.

Menurut Faisal, kebocoran ekspor bijih nikel itu mencapai 193,6 juta dolar AS atau sekitar Rp2,8 triliun. “Setara dengan Rp2,8 triliun kalau kursnya (per dolar AS) Rp14.577 rata-rata Jisdor 2020,” jelas dia.

Kondisi yang sama sempat terjadi di 2014. Saat itu pemerintah sempat memberlakukan larangan ekspor nikel, namun tetap terjadi kebocoran ekspor. General Customs Administration of China mencatat, terdapat komoditas nikel dari Indonesia senilai 4 juta dolar AS.

Tidak hanya nikel, kebocoran juga terjadi pada ekspor iron and steel dari tahun ke tahun. Faisal mencontohkan, China mencatat impor dengan kode HS 72 dari Indonesia senilai 2,9 miliar dolar AS, namun data ekspor Indonesia ke China hanya mencatat hanya 2,6 miliar dolar AS atau terjadi selisih 300 juta dolar AS.

“Ini lho yang harus diaudit menyeluruh,” tukas dia.

Faisal melanjutkan, besarnya potensi kerugian negara dari transaksi gelap atau illicit transaction sebenarnya bisa dihitung. Kalau pemerintah punya niat, sambung dia, sangat gampang melacak kebocoran ekspor sektor pertambangan.

“Jadi hitung saja produksi smelter berapa, kemudian kebutuhan normal berapa, dia beli lebih banyak nggak, dia beli untuk proses produksi atau jangan-jangan ada sebagian dia jual ke luar," kata dia.

 

Paling Dirugikan

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu yang dirugikan dari praktik illicit transaction, terutama terkait ekspor bijih nikel.

Faisal lalu merujuk data Global Financial Integrity. “Antara 2008 – 2017, mereka memprediksi kerugiannya (ekspor nikel) mencapai 43 miliar dolar AS,” terang dia.

Selain itu, permasalahan tata niaga nikel juga merugikan negara. Khususnya menyangkut perbedaan perhitungan kadar bijih nikel antara penambang di hulu dan pengusaha smelter sebagai pembeli di hilir.

“Penentuan kadar bijih nikel yang lebih rendah ini merugikan negara, salah satunya adalah penerimaan royalti dan juga sangat mungkin pos-pos penerimaan lainnya,” imbuh Faisal.

Dia melanjutkan, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga beberapa kali menemukan adanya potensi kerugian negara di sektor pertambangan.

“Misalnya di 2016, ada kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan produksi terhadap perusahaan mineral dan batubara,” contoh dia.

Lalu BPK menemukan kesalahan perhitungan royalti hasil produksi batubara dan dana hasil produksi batubara pada 2018. Sementara pada 2019, terdapat sejumlah perusahaan yang kurang cermat dalam menghitung iuran PNBP sektor sumber daya alam.

“Permasalahan itu menyebabkan kerugian bagi negara. Semestinya kita bisa mendapatkan PNBP yang lebih besar,” kata dia.

Atas dasar itu, Muhammad Faisal tidak heran kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara hingga kini masih relatif kecil dibandingkan dengan sektor-sektor lain.

“(Bahkan) penerimaan non pajak atau biasa disebut penerimaan negara bukan pajak ini juga cenderung mengalami penurunan,” ujarnya.

Tagar. #kebocoran ekspor #Ekspor Bijih Nikel #Faisal Basri #kerugian negara #pnbp

Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 21:02 WIB

BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya

Salah satunya, pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp9 triliun di 10 kementerian/Lembaga (K/L) tidak memadai.

selengkapnya
BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya