×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Dukung PPKM, Kemendes Kucurkan Dana Desa Rp4,01 Triliun

Kamis, 22 Juli 2021, 15:29 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Dukung PPKM, Kemendes Kucurkan Dana Desa Rp4,01 Triliun

Ilustrasi (Foto: Fin.co.id)

Infoanggaran.com, Jakarta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengucurkan Dana Desa Rp4,01 triliun untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di desa.

"Pemerintah desa melakukan penyesuaian APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk kegiatan ini (PPKM). Pendamping desa mendampingi musyawarah desa agar Dana Desa yang dikeluarkan untuk kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan," ujar Menteri Halim Iskandar, Kamis (22/7/2021).

Hingga 19 Juli 2021, lanjut Mendes, Dana Desa telah cair Rp30,31 triliun kepada 70.315 desa atau setara dengan 94 persen desa di Indonesia.

Gus Menteri merinci, Dana Desa itu dimaksimalkan untuk tiga hal, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan kegiatan Desa Lawan Covid-19.

Selain itu, fokus utama penggunaan Dana Desa adalah untuk dapat menekan penyebaran Covid-19 di desa dan  sekaligus memastikan warga desa terdampak Covid-19 terbantu secara ekonomi.

"Saya ingatkan betul kepada seluruh desa, bahwa Dana Desa ini adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dan APBN hari ini fokus untuk penanganan Covid-19," tegas Gus Menteri.

Oleh sebab itu, pendamping desa harus optimal terkait penganggaran dan pelaksanaan program Dana Desa, pelaksanaan pos jaga desa, pemantauan ruang isolasi desa, hingga proses vaksinasi warga desa.

"Jangan lupa kepada pendamping desa bersama-sama dengan perangkat desa, untuk terus-menerus mengingatkan semua warga agar taat protokol kesehatan, untuk selalu menggunakan masker," tutupnya.

Tagar. #Dana Desa #Mendes PDTT #PPKM #alokasi dana desa #Kemendes PDTT

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19