×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Sejumlah aplikasi digital di media sosial yang makin mudah diakses untuk berinteraksi di dunia maya. (Foto:tribunnews.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disepakati menjadi usulan inisiatif DPR. Salah satu pasal dalam draf RUU ini mengatur soal kekerasan seksual berbasis digital yang kian sering terjadi akhir-akhir ini. 

Kekerasan seksual berbasis digital juga dikenal dengan istilah kekerasan berbasis gender online (KBGO). 

Dikutip dari Detik.com, Kamis (9/12/2021), KBGO yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.

Salah satu bentuk KBGO adalah balas dendam dengan menyebarkan konten porno korban.

Terkait kasus KBGO ini, RUU TPKS telah mengaturnya dalam Pasal 5 Ayat 1. Pelaku KBGO bisa terancam pidana maksimal 6 tahun penjara.

 

7 Fraksi Setuju

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati draf RUU TPKS menjadi usulan inisiatif DPR. Ada tujuh fraksi yang menyatakan setuju, satu fraksi meminta menunda, dan satu fraksi menolak.

Keputusan itu disampaikan dalam rapat pleno Baleg DPR terkait pengesahan RUU TPKS. Rapat itu digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/2021). Rapat dipimpin oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas.

Adapun tujuh fraksi yang menyatakan setuju adalah PDIP, PKB, NasDem, PPP, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat. Sedangkan fraksi yang meminta ditunda adalah Golkar. Satu fraksi lainnya, PKS, menyatakan tegas menolak.

Menurut PKS, RUU itu dapat melegalkan perzinaan karena mengandung sexual consent.

"Kami menyimpulkan bahwa RUU ini, jika berdiri sendiri tanpa adanya aturan hukum Indonesia yang melarang perzinaan, yaitu perluasan Pasal 28 KUHP, dan larangan LGBT, yaitu perluasan Pasal 29 (2) KUHP, maka muatan RUU TPKS berisi norma sexual consent, yakni sejauh tidak ada kekerasan, hubungan seksual dibolehkan," kata anggota Baleg Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf.

Sementara itu, anggota Baleg DPR Fraksi Golkar Ferdiansyah mengatakan Golkar ingin pembahasan RUU TPKS dibahas di masa sidang selanjutnya.

"Kami Fraksi Partai Golkar menyatakan, mengusulkan RUU TPKS untuk dilanjutkan kembali pembahasannya dalam masa sidang yang akan datang. Agar kesempurnaan dan ketika sudah diundangkan tidak ada lagi celah dari pihak lain untuk melakukan judicial review," katanya.

Tagar. #kekerasan seksual #RUU TPKS #KBGO #Kekerasan Seksual Berbasis Digital #Baleg DPR RI

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen