×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

DPR Yakin Pengesahaan RUU TPKS Baik Bagi Korban Kekerasan Seksual

Senin, 17 Januari 2022, 14:00 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

DPR Yakin Pengesahaan RUU TPKS Baik Bagi Korban Kekerasan Seksual

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lucky Sandra Amalia. (Foto:istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka meyakini RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dapat membawa perubahan, terutama dalam penegakan keadilan bagi korban kekerasan. Oleh karena itu pembahasan RUU TPKS antara DPR dan Pemerintah harus dilakukan secara saksama dan menghasilkan RUU yang berkualitas dan komprehensif. 

“UU ini juga dapat membangun mekanisme pencegahan dan pelayanan yang optimal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan mengalami kekerasan seksual,” kata Diah saat dilansir Senin (17/1/2022). 

Kendati RUU TPKS akan diputuskan sebagai RUU Inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna pada Selasa (18/1/2022) besok, perjalanannya masih panjang. RUU TPKS masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum ditetapkan sebagai UU. 

Usai menetapkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif, DPR nantinya akan bersurat kepada Presiden Jokowi. “Presiden kemudian akan mengirimkan Surpres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Presiden juga akan menunjuk Kementerian yang akan membahas bersama dengan DPR, misalkan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan Kementerian PPPA (Perlindungan Perempuan dan Anak),” ujar Diah. 

Setelah menerima balasan dari Presiden, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Dalam rapat tersebut, akan diputuskan Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan membahas RUU tersebut bersama pemerintah.

“Alat kelengkapan bisa dari komisi atau Baleg. Semoga prosesnya berjalan lancar,” ujar Diah.

Penetapan RUU TPKS akan menjadi inisiatif DPR pada Sidang Paripurna, Selasa (18/1/2022) pernah dikatakan Ketua DPR Puan Maharani. Menurut Puan, pengesahan RUU ini memang sangat perlu agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.

“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan”, kata Puan. 

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lucky Sandra Amalia mengatakan, dengan berlakunya UU TPKS, negara juga memberikan kesempatan bagi perempuan agar menjadi tumpuan harapan pembangunan bangsa.

“Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,” ucap Lucky.

Tagar. #korban #perempuan #kekerasan #seksual #RUU #TPKS

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin