×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

DPR Tak Serius Evaluasi Serapan Anggaran K/L

Senin, 08 Maret 2021, 11:39 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

DPR Tak Serius Evaluasi Serapan Anggaran K/L

Ilustrasi. (medcom.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai DPR RI tidak serius melakukan evaluasi serapan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) tahun anggaran 2020.

Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma mengatakan, ketidakseriusan itu terlihat dari sikap DPR terhadap beberapa K/L yang mempunyai kinerja serapan anggaran rendah.

“Misalnya, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebesar 77,4 persen dan BP Sabang yang hanya mencapai 65,12 persen, tapi DPR justru memberikan apresiasi dan menerima penjelasan kedua lembaga tersebut,” ujar Leo saat melaporkan hasil “Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang III 2020/2021” periode 11 Januari-7 Maret 2021, Minggu (7/3/2021).

Menurut Leo, seharusnya DPR menekan K/L yang mempunyai serapan rendah ketimbang memberi apresiasi. “Supaya serapannya lebih meningkat dan sesuai batas yang diberikan peraturan menteri keuangan yang menetapkan minimal 95 persen.”

Parahnya lagi, tidak semua komisi di DPR melakukan rapat evaluasi serapan anggaran K/L. Dari 11 komisi DPR, menurut catatan Formappi, hanya delapan komisi yang mengevaluasi kinerja anggaran mitra kerjanya.

“Ada tiga komisi yang tidak ditemukan melakukan rapat pelaksanaan APBN 2020 dengan K/L mitra kerjanya, yaitu Komisi II, Komisi IX, dan Komisi XI,” beber Leo.

 

Tidak Berdaya

Di samping itu, Leo menjelaskan DPR juga tidak tegas terhadap pemerintah yang mengubah struktur APBN 2021 yang sudah ditetapkan lembaga legislatif pada 2020 lalu.

“Perubahan semena-mena terhadap APBN 2021 oleh pemerintah tidak direspons oleh DPR secara kritis meski hak konstitusionalnya telah dilanggar,” tegas Leo.

Menurut dia, hal tersebut terlihat dari sikap komisi-komisi di DPR yang kebanyakan sekadar mendengarkan penjelasan K/L terkait refocusing dan realokasi anggaran yang “diperintahkan” Sri Mulyani melalui Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S.30 Tahun 2021.

Kalaupun kritis, paling komisi-komisi di DPR hanya menyesalkan atas pemotongan anggaran dan meminta anggota komisi yang ada di Badan Anggaran (Banggar) untuk membicaran kembali dengan Kementerian Keuangan.

“Sikap seperti itu menunjukkan bahwa komisi-komisi DPR tidak berdaya ketika berhadapan dengan kebijakan Menteri Keuangan terkait penganggaran untuk K/L mitra kerjanya,” tegas Leo.

Atas dasar itu, dia meminta DPR agar bisa menggunakan hak bujetnya secara lebih kritis dan berani menolak anggaran K/L yang dikurangi seenaknya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Amputasi terhadap kekuasaan dalam bidang anggaran harus dipulihkan. Sebab kalau tidak, DPR akan makin tidak berdaya,” tandas Leo.

Tagar. #kemenkeu #dpr #APBN 2021 #serapan anggaran 2020 #formappi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19