×
×
Rabu, 27 Januari 2021
OBS 2019
loading content

DPR Sebut Kinerja Anggaran Kementerian Perempuan dan Anak Tak Efektif

Rabu, 13 Januari 2021, 14:36 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

DPR Sebut Kinerja Anggaran Kementerian Perempuan dan Anak Tak Efektif

Gedung KPPPA. (tribunnews.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menilai kinerja anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada 2020 tidak efektif. Hal ini lantaran anggaran lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan rutinitas ketimbang operasional kinerja.

“Hampir 65 persen dihabiskan untuk rutinitas, sedangkan 35 hanya untuk operasional kinerja,” ujar anggota Komisi VIII DPR Achmad dalam rapat kerja bersama Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, Rabu (13/1/2021).

Achmad mengatakan, seharusnya serapan anggaran itu lebih besar untuk operasional kinerja daripada kegiatan rutinitas.

“Karena di situlah nampak eksistensi dari kementerian ini. Tapi kalau yang sekretariatnya habis besar dana, itu tidak nampak kinerja,” jelas Achmad.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka. Dia mengingatkan bahwa target besar dalam sistem anggaran nasional adalah gender mainstreaming alias pengarusutamaan jender, bukan sebatas hanya mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Saya bisa bilang itu belum tergambar di KPPA,” jelas perempuan yang memiliki nomor anggota 166 itu.

Bahkan, lanjut Diah, seharusnya KPPA juga mampu melakukan gender mainsteaming terhadap anggaran-anggaran di kementerian lain.

“Artinya perlu ada koordinasi, termasuk dengan Kemenkeu dan Bappenas, sehingga kita tidak hanya bicara alokasi budget tapi strategi budgeting di dalam sistem anggaran nasional kita,” jelas Diah.

 

Realisasi 98 Persen

Sebelumnya, dalam kesempatan sama, Menteri PPPA I Gusti Ayu menyatakan realisasi anggaran pada 2020 mencapai 98,03 persen dari pagu Rp203,49 miliar.

“Realisasi anggaran 2020 sebesar Rp199,48 miliar atau sebesar 98,03 persen,” ujar I Gusti Ayu.

Berdasarkan satuan kerja, mengacu papara Menteri PPPA, jumlah tersebut direalisasikan melalui Sekretariat Jenderal Rp97,14 miliar, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Rp15,82 miliar, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Rp12,41 miliar, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Rp8,84 miliar.

Lalu Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Rp16,31 miliar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Rp19,02 miliar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Rp11,33 miliar, dan realisasi lewat dekonsentrasi bagi pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak ke daerah Rp18,52 miliar.

Lantaran serapan anggaran mencapai Rp199,48 miliar, kata Menteri PPPA, “nilai indikator pelaksanaan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada 2020 adalah sebesar 94,23.”

Tagar. #pemberdayaan perempuan #realisasi anggaran #apbn 2020

Berita Terkait
98 Persen UMKM Masih Berskala Mikro

Selasa, 11 Agustus 2020, 20:14 WIB

98 Persen UMKM Masih Berskala Mikro
Artikel Lainnya

Selasa, 26 Januari 2021, 20:14 WIB

Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR

Saat ini, total regulasi turunan UU Ciptaker berjumlah 52.

selengkapnya
Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR
Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun

Selasa, 26 Januari 2021, 13:48 WIB

Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun