×
×
Minggu, 25 Juli 2021
OBS 2019
loading content

DPR Perlu Awasi Ruang Kebijakan Pemerintah yang Kian Besar

Selasa, 15 Juni 2021, 15:37 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

DPR Perlu Awasi Ruang Kebijakan Pemerintah yang Kian Besar

Ilustrasi (Foto: Line Today)

Infoanggaran.com, Jakarta  Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) Inosentius Samsul mengatakan bahwa DPR perlu mengawasi ruang kebijakan pemerintah yang sangat besar terkait penanganan Covid-19.

"Pemerintah sudah diberi ruang melalui Nomor 2 Tahun 2020 yang tadinya hanya Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Kalau semakin besar ruangnya itu, perlu dikritisi dan diawasi," kata Inosentius pada Focus Group Discussion (FGD) PKAKN bertajuk ‘Evaluasi Kebijakan PC PEN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19’ dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (15/6/2021).

Musababnya, anggaran besar yang dikucurkan untuk Covid-19 membuat kecenderungan korupsi bisa saja terjadi. Untuk itu, fungsi check and balances harus kuat.

Untuk diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2020  mengatur Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

Regulasi tersebut merupakan kebijakan sentral untuk menangani Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Alokasi anggaran PEN mencapai Rp579,78 triliun 2020. Rinciannya, sektor kesehatan Rp63,51 triliun, perlindungan sosial Rp220,39 triliun, kementerian/lembaga dan Pemda Rp66,59 triliun, dukungan usaha mikro Rp112,44 triliun, pembiayaan korporasi 60,73 triliun, dan insentif usaha Rp56,12 triliun.

Menurut dia, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekjen DPR RI perlu membangun check and balances yang kuat di parlemen dengan mengawasi pergerakan anggaran PEN yang sangat besar itu.

"Kita tetap ingin menjaga agar mekanisme di pemerintah tetap berjalan. Namun, fungsi check and balances antara pemerintah dan DPR juga berjalan,” kata dia.

Lebih lanjut Sensi menyatakan, FGD tersebut bagian dari memperkuat sistem kontrol tersebut dan tidak ingin diskusi ini berhenti pada tataran pembicaraan. Lebih dari itu, harus memberi masukan yang cepat, tepat, dan akurat bagi DPR.

"Saya harapkan, setelah diskusi hari ini, dua atau tiga hari yang akan datang sudah ada output-nya. Bahkan, sudah ada tanggapan kepada komisi terkait. Jangan juga terlalu lama. Anggota Dewan tidak mau bertele-tele. Ambil intinya dan cepat disampaikan. Jangan sampai perguruan tinggi lebih cepat menyampaikan. Kita semua membutuhkan data yang cepat dan akurat untuk mengambil kebijakan yang baru," tandasnya.

 

PKAKN Mendukung

Menanggapi hal tersebut, Kepala PKAKN Helmizar mengaki selalu siap mendukung fungsi pengawasan yang dilakukan DPR. Dukungan itu berupa produk analisis dan kajian atas berbagai pengelolaan keuangan negara.

PKAKN merupakan bagian dari Badan Keahlian Dewan (BKD), sebagai sistem pendukung DPR RI. "PKAKN secara khusus mendukung fungsi pengawasan DPR RI, terutama fungsi pengawasan keuangan negara,” kata Helmi.

Hasil kajian PKAKN nantinya didistribusikan ke semua Komisi di DPR. Semua isu pengelolaan keuangan negara disajikan demi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan ekonomis, serta transparan dan akuntabel. 

Oleh karenanya, dana besar tersebut memerlukan pengawasan. “Untuk memperkuat kajian kami terhadap dana PEN, kami melangsungkan diskusi ini dengan harapan mendapat masukan dari BPKP dan unsur akademisi terkait pengawasan kebijakan PEN yang kita lakukan," jelas Helmi

Tagar. #Pengawasan DPR #Kebijakan Covid-19 #PKAKN #DPR RI #anggaran pen

Artikel Lainnya

Jumat, 23 Juli 2021, 18:45 WIB

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Esensi pembatasan sosial adalah pencegahan penularan sesama manusia, sehingga penghukuman bukanlah solusi.

selengkapnya
Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan
Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen

Jumat, 23 Juli 2021, 18:01 WIB

Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen