×
Kamis, 24 September 2020
loading content

DPR Minta Pemerintah Kendalikan Defisit pada 2021

Kamis, 03 September 2020, 11:52 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

DPR Minta Pemerintah Kendalikan Defisit pada 2021

Ilustrasi (pantau.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - DPR meminta pemerintah mengendalikan defisit pada 2021 yang diperkirakan bisa mencapai Rp971,2 triliun atau sekitar 35 persen dari total belanja negara sebesar Rp Rp2.747,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

“(Pengendalian defisit agar bisa) menjaga ruang fiskal dan keberlanjutan APBN,” ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat membacakan hasil kesimpulan rapat kerja bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan pada Rabu (2/3/2020).

Permintaan tersebut disampaikan usai DPR menyepakati usulan pemerintah terkait asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2021. Di mana target pertumbuhan ekonomi ditetapkan 4,5 – 5,5 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah Rp14.600 per dolar AS, tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,29 persen.

DPR juga menyepakati sasaran pembangunan yang terdiri atas pengangguran terbuka di angka 7,7  - 9,1 persen, kemiskinan 9,2 - 9,7 persen, gini rasio 0,377 - 0,379, dan indeks pembangunan manusia (IPM) di angka 72,78 - 72,95.

Sementara untuk indikator pembangunan, wakil rakyat merestui nilai nilai tukar petani sebesar 102 dan nilai tukar nelayan 104.

 

Atasi Kesehatan

Di samping pengendalian defisit, DPR meminta pemerintah untuk melanjutkan penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19 pada 2021.

“Dengan proyeksi asumsi makro RAPBN 2021 sebagai acuan penyusunan APBN 2021,” terang Dito.

Selain dua persoalan tersebut, Dito juga menyampaikan beberapa kebijakan yang harus diperhatikan pemerintah saat menyusun anggaran pada 2021.

Pertama, pemerintah harus melakukan akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi di bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah dan dana desa, dan ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan sektor-sektor yang menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Lalu, memberikan program bantuan yang berkeadilan, tepat sasaran dan produktif. Bantuan ini difokuskan untuk sektor informal, UMKM, petani, nelayan, sektor korporasi, pesantren, lembaga pendidikan keagamaan, dan BUMN yang memiliki peran strategis bagi masyarakat.

Ketiga, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Efektifitas program perlindungan sosial juga harus ditingkatkan.

Keempat, pemerintah diminta memperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya di sektor pangan. “Selanjutnya, memperkuat pelaksdanaan kebijakan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan,” kata Dito.

Keenam, belanja kementerian/lembaga (K/L) ditujukan dengan kinerja output, outcome, dan result based. Belanja K/L juga harus diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti diketahui, pemerintah mencangankan belanja K/L sebesar Rp1.029,8 triliun atau sekitar 37,48 persen dari total belanja negara dalam RAPBN 2021.

Terakhir, DPR meminta pemerintah cakap menyesuaikan belanja negara jika penerimaan pajak tidak seuai target.

Tagar. #DPR RI #defisit #apbn #rapbn 2021

Berita Terkait
Menag Potong Dana BOS, DPR Meradang

Selasa, 08 September 2020, 16:44 WIB

Menag Potong Dana BOS, DPR Meradang
RUU PKS Terbentur dengan Paradigma Masyarakat

Selasa, 04 Agustus 2020, 19:51 WIB

RUU PKS Terbentur dengan Paradigma Masyarakat
Artikel Lainnya

Kamis, 24 September 2020, 15:04 WIB

Per Agustus 2020, Utang Pemerintah Rp5.594 Triliun

Kenaikan utang itu disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.

selengkapnya
Per Agustus 2020, Utang Pemerintah Rp5.594 Triliun
Anggaran Kemenag 2021 Naik Rp287,8 Miliar

Rabu, 23 September 2020, 15:43 WIB

Anggaran Kemenag 2021 Naik Rp287,8 Miliar