×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

DPR Janji Awasi Kinerja Pj Gubernur

Jumat, 13 Mei 2022, 13:50 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

DPR Janji Awasi Kinerja Pj Gubernur

Ilustrasi jabatan Pj Gubernur. (foto: pedoman rakyat).

Infoanggaran.com, Jakarta – Komisi II DPR berjanji akan mengawasi kinerja penjabat (Pj) kepala daerah.m, bahkan tidak segan mengusulkan pergantian apabila tidak bekerja dengan baik. Fungsi pengawasan ini dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik lima Pj gubernur, Kamis (12/5/2022) kemarin.

"Komisi II DPR RI akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Pj Kepala Daerah ini karena secara substantif para kepala daerah ini adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah yang juga berstatus ASN," ucap anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, Jumat (13/5/2022).

Rifqi mengatakan, Komisi II DPR juga tidak segan-segan memberikan saran hingga kritik jika Pj Gubernur ini tak menjalankan tugasnya dengan baik.

"Bahkan meminta kepada Mendagri untuk dilakukan rotasi atau pergantian jika didapati para Pj kepala daerah yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pj pada satu pihak dan Pj definitif sebagaimana yang diemban pada pihak yang lain," kata politisi dari Fraksi PDIP itu.

Sementara itu, Pengamat Sosial Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengingatkan agar para Pj gubernur menjaga integritasnya saat mengemban amanah mengelola pemerintahan daerah.

"Integritas dan profesionalisme harus dijaga, apalagi korelasi jabatan kali ini bertepatan dengan momentum politik yang cukup berpengaruh kedepannya," kata dia kepada media, Jumat (13/5/2022).

Herry berharap, Pj gubernur memberikan kontribusi dan inovasi terhadap kemajuan daerah yang dipimpin. Ia meminta Pj gubernur fokus dengan tugas pembangunan daerah dan tidak sekadar mengisi kekosongan jabatan belaka.

"Yang dikhawatirkan kan posisi Pj gubernur ini hanya pemanis UU Nomor 10 Tahun 2016. Alangkah baiknya punya terobosan, gebrakan dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat di tempatnya masing-masing," harapnya.

Herry mengingatkan agar Pj gubernur mampu menjaga stabilitas sosial-politik menjelang Pemilu serentak 2024 mendatang. 

"Harus dijaga betul bahwa independensi Pj Gubernur menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi tetap berjalan di Indonesia termasuk bebas intervensi menjelang Pemilu 2024," tukasnya. 

Diketahui, lima pejabat tinggi madya yang dilantik sebagai Pj kepala daerah oleh Mendagri kemarin adalah Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo, Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat, dan Komjen (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.

Tagar. #penjabat #daerah #Pj gubernur

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin