×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Dorong Transformasi Ekonomi Digital, Ini Kebijakan OJK

Senin, 11 Oktober 2021, 14:50 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Dorong Transformasi Ekonomi Digital, Ini Kebijakan OJK

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam OJK Virtual Innovation Day 2021. (Youtube Jasa Keuangan).

Infoanggaran.com, Jakarta –Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah menyiapkan berbagai kebijakan terkait perbankan digital, asuransi digital, dan UMKM digital.  Ini perlu guna mendorong percepatan transformasi digital di sektor keuangan di tengah potensi ekonomi digital di Indonesia yang melimpah.

“Beberapa kebijakan dalam mendorong digitalisasi di sektor keuangan telah kami terbitkan, di antaranya Peraturan OJK terkait Bank Digital--yang memberikan ruang bagi bank untuk masuk ke dalam ekosistem digital serta mengembangkan produk dan layanan bank berbasis digital,” jelas Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam “OJK Virtual Innovation Day 2021”, Senin (11/10/2021).

Kedua, saat ini OJK tengah mengembangkan kebijakan dalam mendukung industri asuransi agar terus maju dan mampu sejajar dengan lembaga keuangan lainnya. Menurut Wimboh, kebijakan tersebut dilakukan melalui digitalisasi dalam sistem pemasaran asuransi atau insurtech.

Selain itu, OJK juga tengah membangun ekosistem UMKM berbasis digital secara terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir. Langkah ini dilakukan guna memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi pengembangan UMKM menjadi UMKM go-digital.

"Dari sisi pemasaran, OJK terus melakukan pembinaan kepada UMKM dengan kolaborasi bersama start-up dan perguruan tinggi dalam membangun Kampus UMKM yang memberikan pelatihan intensif agar UMKM dapat segera on- boarding secara digital," sebutnya.

Menurut Wimboh, kebijakan OJK terkait digitalisasi tiga sektor jasa keuangan itu dalam rangka memberikan layanan dan produk kepada masyarakat dengan cepat, murah, dan kompetitif.

"Kedua, memberikan kemudahan dan memperluas akses masyarakat yang unbankable dan para pelaku UMKM untuk dapat menikmati produk dan layanan keuangan digital," kata dia.

 

Beri Manfaat

Wimboh melanjutkan, kehadiran teknologi di seluruh aspek kehidupan masyarakat memberikan manfaat besar, terutama dalam mempercepat aktivitas ekonomi dan bisnis serta tukar menukar informasi.

Perubahan preferensi dan perilaku masyarakat ke arah digital juga mendorong tumbuhnya start-up di sektor-sektor prioritas, seperti sektor kesehatan (HealthTech), pertanian (AgriTech), pendidikan (EduTech), dan keuangan (FinTech).

Wimboh membeberkan, hingga saat ini telah ada lebih dari 2.100 start-up di Indonesia. Hingga September 2021, tujuh start-up berstatus  unicorn. Bahkan dua start-up kategori decacorn sudah merambah ke pasar ASEAN.

"Tumbuhnya inovasi ini tidak terlepas dari implementasi kebijakan akomodatif dan antisipatif," terang dia.

Atas dasar itu, kata dia, OJK terus memperkuat kerjasama bilateral dengan sejumlah otoritas lembaga jasa keuangan di berbagai negara, terutama di industri Fintech. Antara lain dengan Singapura, Malaysia, dan Filipina.

 

Blueprint Perbankan

Khusus sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menerbitkan blueprint transformasi digital perbankan guna memberikan kerangka kerja yang seimbang antara inovasi dan keamanan perbankan.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat membeberkan, kebijakan cetak biru transformasi digital itu menyangkut prinsip proteksi data dan kebijakan data transfer, kebijakan data governance, serta kebijakan tata kelola dan arsitektur teknologi informasi.

Lalu, kebijakan cyber security yang mengacu pada standar internasional, kebijakan outsorcing atau standar kerjasama bank dan pihak ketiga, serta arah tatanan institusi yang mendukung transformasi digital.

"Cetak biru ini akan diluncurkan dalam waktu dekat," kata Teguh.

Blueprint tersebut dibuat lantaran OJK melihat adanya sejumlah potensi risiko dan tantangan yang harus diantisipasi oleh perbankan dalam  melakukan transformasi bisnis dari  tradisional menjadi digital.

Terutama menyangkut data protection dan isu transfer data, risiko strategi  yang muncul dari ketidakcocokan strategi IT, cyber security, kebocoran data nasabah, bias algoritma dalam pemanfaatan kecerdasan buatan, IT outsourcing, ketersediaan jaringan telekomunikasi, dan dukungan dari regulatory framework.

"Untuk menjalankan bisnis secara digital akan membutuhkan infrastruktur dan jaringan komunikasi. Kebutuhan itu harus didukung oleh dari sisi regulator yang supported agar bank bisa bergerak cepat dalam menyediakan suatu produk atau layanan digital dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian," pungkas Teguh.

Tagar. #Perbankan Digital #Asuransi Digital #UMKM Digital #transformasi digital #OJK #ekonomi digital

Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19