×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, MK Perintahkan UU Cipta Kerja Diperbaiki dalam Dua Tahun

Kamis, 25 November 2021, 13:51 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, MK Perintahkan UU Cipta Kerja Diperbaiki dalam Dua Tahun

Ilustrasi UU Cipta Kerja. (sindonews.com).

Infoanggaran.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, pembentukan UU Nomor 11 Tahun Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 sehingga inkonstitusional secara bersyarat.

Oleh sebab itu, MK memerintahkan DPR dan pemerintah segera memperbaiki proses pembentukan UU Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

"Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan Putusan MK Nomor 91/PUU-18/2020 terkait judicial review UU Cipta Kerja secara virtual, Kamis (25/11/2021).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

Mahkamah juga menilai, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU. 

Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik. 

Dengan putusan MK ini, bila tidak diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. “Undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang dicabut oleh UU Nomor 11 Tahun 2021 harus dinyatakan berlaku kembali," tegas Anwar Usman.

Terkait dengan putusan ini, MK juga meminta pemerintah menangguhkan segala tindakan atau kebijakan strategis yang berdampak sebelum pembentukan UU Cipta Kerja diperbaiki. “Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," terang Anwar Usman.

 

 

Tagar. #Inkonstitusional Bersyarat #dpr #uu cipta kerja #mahkamah konstitusi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen