×
×
Rabu, 27 Januari 2021
OBS 2019
loading content

Dijatah Rp104 Triliun, Ini Arah Kebijakan Ketahanan Pangan 2021

Senin, 11 Januari 2021, 16:00 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Dijatah Rp104 Triliun, Ini Arah Kebijakan Ketahanan Pangan 2021

Ilustrasi. (titiknol.co.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan pada 2021 sebesar Rp104 triliun. Anggaran ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan alokasi anggaran 2020 yang hanya Rp80 triliun.

“Kalau kita lihat anggaran ketahanan pangan dari 2016 sampai 2020, trennnya menurun. Namun kami membuat di 2021 itu meningkat lebih dari 30 persen,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara secara virtual dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2021, Senin (11/1/2021).

Suahasil mengatakan, anggaran yang jumbo itu diharapkan bisa meningkatkan produksi pangan sebagai salah satu upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini.

“Sektor pertanian dan ketahanan pangan adalah mesin dari perekonomian nasional. Tenaga kerja yang dipekerjakan di sektor ini luar biasa besar dan income yang di-generate di sektor ini juga sangat besar,” terang Suahasil.

Demi meningkatkan produksi pangan, Suahasil menjelaskan bahwa kebijakan ketahanan pangan 2021 bakal difokuskan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan pembangunan sarana prasarana dan teknologi.

Lalu untuk merevitalisasi sistem pangan nasional lewat penguatan kelembagaan petani dan nelayan. Selain itu, anggaran ketahanan pangan juga difokuskan untuk pengembangan food estate alias lumbung pangan baru di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua.

 

K/L dan TKDD

Mengacu paparan Suahasil, anggaran ketahanan pangan Rp104 triliun dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga (K/L), Non K/L, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dari jumlah tersebut, paling besar dikelola oleh K/L yaitu Rp62,8 triliun atau sekitar 60,4 persen dari pagu. Rinciannya, Kementerian Pertanian mengelola anggaran ketahanan pangan sebesar Rp21,8 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp6,7 triliun, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp34,3 triliun.

Pagu anggaran ketahanan pangan yang dialokasikan lewat Non K/L sebesar Rp30,7 triliun atau 29,5 persen berupa subsidi Rp25,3 triliun dan belanja lain-lain Rp5,4 triliun.

Sedangkan sisanya sekitar Rp10,5 triliun dialokasikan melalui TKDD berupa skema transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti DAK Irigasi, DAK Pertanian, hingga DAK Kelautan dan Perikanan.

Kendati tersebar ke berbagai K/L hingga TKDD, Suahasi berharap anggaran ketahanan pangan tetap bisa digunakan secara optimal sehingga berkontribusi membantu pemulihan ekonomi nasional.

“Kami mengharapkan nanti bisa dibangun sinergi yang baik antara berbagai kementerian,” tukas Wamenkeu.

Tagar. #kemenkeu #APBN 2021 #ketahanan pangan #anggaran ketahanan pangan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 26 Januari 2021, 20:14 WIB

Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR

Saat ini, total regulasi turunan UU Ciptaker berjumlah 52.

selengkapnya
Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR
Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun

Selasa, 26 Januari 2021, 13:48 WIB

Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun