×
×
Kamis, 15 April 2021
OBS 2019
loading content

Digadang-gadang Bisa Kurangi Utang, FITRA: Roadmap SWF Indonesia Belum Jelas

Selasa, 09 Februari 2021, 16:59 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Digadang-gadang Bisa Kurangi Utang, FITRA: Roadmap SWF Indonesia Belum Jelas

Ilustrasi. (kanal24.co.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Indonesia sudah punya Sovereign Wealth Fund  atau Lembaga Pengelola Investasi, namanya Indonesia Investment Authority (INA). Lembaga ini digadang-gadang bisa mengurangi bahkan menghilangkan ketergantungan terhadap utang.

Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menyatakan konsep lembaga pembiayaan tersebut memang bisa mengurangi utang pemerintah, setidaknya dalam jangka panjang. Masalahnya, hingga saat ini roadmap-nya belum jelas.

“LPI ini kan tidak sekadar dibentuk, tapi harus punya skenario jangka panjang yang punya roadmap yang jelas terkait pengembangan investasi seperti apa yang akan dilakukan di Indonesia,” ujar Misbah kepada Infoanggaran.com, Selasa (9/2/2021).

Pemerintah memang acap kali mendengungkan LPI kepada khalayak dalam berbagai kesempatan: sumber pembiayaan yang baru, menyehatkan perekonomian dan BUMN, hingga total komitmen investasi dari investor asing sudah mencapai Rp133 triliun.

“Tapi publik belum tahu seperti apa skenario utuh. Jadi, itu perlu diperjelas oleh pemerintah sebenarnya roadmap-nya seperti apa,” tukas Misbah.

Selain itu, dia menyarankan agar pemerintah mampu memastikan bahwa orang-orang yang mengelola LPI mempunyai integritas. Sebab, nantinya LPI akan mengelola dana investasi yang sangat besar, sehingga perlu orang-orang yang betul-betul punya integritas agar anggaran itu tidak diselewengkan.

Misbah khawatir pengelolaan anggaran LPI justru berujung kepada penyelewengan anggaran, alih-alih mengurangi ketergantungan terhadap utang. Terlebih, Indonesia punya banyak sekali pengalaman bahwa lembaga yang mengelola cukup besar kemudian terjadi penyimpangan. "Kita tahu ada kasus ASABRI dan macam-macam,” ujarnya mencontohkan.

 

Jelaskan Dana Awal

Lebih jauh, Misbah juga mempertanyakan penggunaan modal awal berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) yang sudah dikucurkan untuk kepada LPI.

“Modal awal LPI ini terutama yang di 2020, itu digunakan untuk apa. Itu perlu dijelaskan ke publik dan harus melalui audit oleh BPK misalnya,” tukas Misbah.

Seperti diketahui, LPI telah mendapat PMN dari APBN 2020 sebesar Rp15 triliun dan tahun ini bakal ditambah sekitar Rp15 triliun lagi. Suntikan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan modal awal LPI sebesar Rp75 triliun.

Kendati sudah mendapat kucuran dana dari uang rakyat, Misbah mengatakan hingga saat ini publik belum mengetahui kerja-kerja konkrit yang sudah dilakukan oleh LPI.

“Kerja-kerja apa yang sudah dilakukan ini perlu dipertanyakan karena sudah mendapat kucuran anggaran yang sangat besar dari APBN,” kata Misbah.

Tak kalah penting soal ketergantungan LPI terhadap APBN. "Sampai kapan LPI akan mendapat suntikan dana dari APBN? Ini perlu diperjelas kepada publik agar LPI ini tidak membebani APBN,” pungkasnya.

Tagar. #utang luar negeri #SWF Indonesia #lembaga pembiayaan investasi #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 12 April 2021, 15:39 WIB

Mahfud MD Sebut Kasus BLBI Rugikan Negara Rp109 Triliun

Menurut Mahfud, pemerintah berusaha mengembalikan uang Rp109 triliun ke kas negara.

selengkapnya
Mahfud MD Sebut Kasus BLBI Rugikan Negara Rp109 Triliun
RKA DPR 2022 Capai Rp7,9 Triliun

Jumat, 09 April 2021, 14:40 WIB

RKA DPR 2022 Capai Rp7,9 Triliun