×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Di RUU HKPD, Anggaran Negara Tidak Boleh Sentralistik

Kamis, 08 Juli 2021, 13:16 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Di RUU HKPD, Anggaran Negara Tidak Boleh Sentralistik

Ilustrasi. (kumparan.com).

Infoanggaran.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, rancangan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) tidak boleh mengatur pengelolaan keuangan negara yang sentralistik.

Menurut Agun, pengesahan RUU HKPD tidak memiliki kemajuan signifikan dan akan bernasib sama dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bila anggaran tersentralisasi di pusat.

“UU HKPD tidak memberi kemajuan apa-apa kalau anggaran-anggarannya masih tetap ada di Kementerian/Lembaga (K/L), masih tetap di Jakarta. Padahal rakyat itu ada dari Sabang sampai Merauke," jelas Agun dalam Rapat Panja RUU HKPD Komisi XI DPR, Rabu (7/7/2021).

Agun mengingatkan, landasan filosofis RUU HKPD tidak hanya berdasarkan pada ketimpangan fiskal, tetapi juga karena masih adanya ketimpangan layanan yang tidak merata di daerah-daerah di Indonesia.
 
Menurut dia, RUU HKPD semata-mata untuk mempercepat perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia. Terlebih, hingga saat ini belum terlihat adanya lompatan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan meski anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) terus meningkat sejak 20 tahun terakhir.

Atas dasar itu, Agun menegaskan bahwa anggaran negara harus betul-betul disalurkan ke daerah secara memadai, bukan dikelola K/L.

"Fungsi K/L urusannya hanya membuat kebijakan yang pelaksanaan teknisnya oleh daerah. Kenyataannya program mereka masih dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK), yang semuanya masih sentralistik di Jakarta," terang dia.

Bila anggaran yang terkait dengan pembangunan yang selama ini dikelola K/L ditransfer ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota, sambung dia, "maka akan menumbuhkan pelaku ekonomi baru di daerah."

 

TKDD Lebih Besar

Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy menambahkan, alokasi TKDD harus lebih besar daripada alokasi belanja pemerintah pusat. Sebab, TKDD adalah salah satu motor penggerak ekonomi daerah bahkan nasional.

"Reformasi struktural berkaitan dengan fiskal ini harusnya betul-betul mempertimbangkan porsinya di daerah lebih banyak," jelas Vera.

Dia berpendapat, selama ini anggaran TKDD masih terbilang kecil meski cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikannya, kata Vera, "seperti tidak ada niat untuk memperjuangkan daerah di seluruh Indonesia.

Vera juga mengatakan bahwa  porsi belanja di pemerintah pusat dan transfer daerah sangat tidak seimbang, bahkan cenderung tidak adil.

Menurut anggota Banggar DPR ini, jumlah K/L yang yang notabene tidak sebanyak provinsi/kabupaten/kota tidak seharusnya mendapatkan alokasi belanja yang lebih besar daripada daerah.

Terlebih, kata Vera, "alokasi anggaran (APBN) itu sumbangan dari daerah bukan pusat."

Tagar. #ruu hkpd #apbn #dpr #tkdd

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital