×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Di Riau, Anggaran Pembangunan Kesetaraan Gender Sangat Kecil

Kamis, 18 Februari 2021, 23:27 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Di Riau, Anggaran Pembangunan Kesetaraan Gender Sangat Kecil

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta – Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau Sartika Dewi menyatakan bahwa besaran anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk Pembangunan Kesetaraan Gender sangat kecil.

"Rasio anggaran responsif gender dari sisi komposisi belanja urusan sektoral Pengarusutamaan Gender (PUG) masih kecil,” kata Sartika dalam diskusi daring, ‘Evaluasi dan Strategi Percepatan Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan dan Penganggaran di Riau’ pada Kamis (18/2/2021).

Padahal, kata dia, permasalahan gender di provinsi tersebut masih sangat tinggi. “Sepanjang 2018-2020 ada 445 kasus kekerasan pada perempuan dan anak, dengan rincian 2018 sebanyak 182 kasus, 2019 turun menjadi 160 kasus dan 2020 turun lagi menjadi 103 kasus,” katanya.

Selain itu, angka kematian ibu melahirkan di 2019 sebanyak 125 kasus, 2018 ada 109 kasus dan 2017 ada 119 kasus. “Yang artinya tidak banyak mengalami penurunan yang signifikan dan malah ada yang bertambah,” jelasnya.

Hal tersebut, kata dia, selain karena jumlah anggaran yang sangat sedikit, juga disebabkan oleh masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mengumpulkan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Budget Statement (GBS).

Senada, Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati Rahmat mengatakan bahwa kebijakan anggaran Pemprov Riau belum menunjukkan keberpihakan pada program PUG.

“Sejauh ini, saya menilai bahwa di Riau belum terwujud anggaran dalam perspektif gender,” tuturnya.

Sementara Ketua Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Universitas Lancang Kuning Riau Fajarwaty Khusumawardhani mengimbau Riau bisa belajar dari Jateng dan Jatim yang sudah lebih baik PUG-nya. "Sekitar 42 persen APBD Jatim tahun 2019 dialokasikan pada kegiatan PUG, sedangkan Riau sangat kecil,” tegasnya.

 

Belum ada Perda

Ade menambahkan, masalah lain yang tidak kalah krusial adalah pelaksanaan pembangunan gender di Riau hanya mengandalkan Peraturan Gubernur (Pergub) saja.

“Di Riau belum ada Peraturan Daerah (Perda), hanya Peraturan Gubernur (Pergub) saja yang mengadopsi aturan di atasnya dan belum disesuaikan dengan kearifan lokal,” jelas Ade.

Selain itu, dari sisi organisasi, Pergub Nomor 18 tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau mengamanatkan Dinas Pembercayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau sebagai koordinator PUG, tetapi belum maksimal.

“Saya menilai bahwa sejauh ini pemerintah belum benar-benar menetapkan dinas itu sebagai koordinator penyelenggara,” katanya.

Untuk itu dia meminta keseriusan perangkat daerah dalam percepatan pelembagaan PUG, termasuk dalam pembuatan Perda sebagai dasar hukum yang memperhatikan kearifan lokal.

 

IPG Merangkak

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeldalitbang Riau Heri Yanto mengakui bahwa pencapaian pembangunan kesetaraan gender di Riau selama beberapa tahun terakhir ini tidak meningkat secara signifikan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Riau, jelas dia, hanya meningkat lambat. Pada 2014 di angka 87,62 persen, lalu 2015 jadi 87,75 persen. Kemudian jadi 88,08 persen di tahun 2016 dan 88,17 persen pada 2017.

Lalu pada 2018 naik lagi menjadi 88,37 persen dan 2019 di angka 88,43 persen. “Walau peningkatannya tipis, tetapi grafiknya terus naik secara perlahan,” jelasnya.

Selain itu dia juga mengakui bahwa ada kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan selama 10 tahun terakhir.

Masalah lainnya adalah peningkatan kualitas SDM laki-laki dan perempuan berbeda, laki-laki lebih cepat. “Termasuk masalah stunting yang juga ada kaitannya dengan pembangunan gender. Prevalensi stunting pada 2018 sebesar 27,4 persen,” kata dia.

Untuk itu, sesuai dengan RPJMD, Pemprov Riau menargetkan pada 2024 menjadi 18 persen dengan penurunan 2 persen per tahunnya.

Untuk diketahui, jumlah penduduk Riau berdasarkan data BPS 2019, perempuan sebanyak 3.396.803 jiwa dan laki-laki sebanyak 3.574.942 jiwa.

“Data ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak dan perlu menjadi prioritas pembangunan,” tutupnya.

Tagar. #fitra riau #Pemprov Riau #kesetaraan gender #anggaran pembangunan #IPM

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 23 Juni 2021, 11:21 WIB

Anggaran Siluman Rp107 Miliar di Jember Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

Bupati Jember Hendy Siswanto mengaku bingung dengan anggaran siluman Rp107 miliar.

selengkapnya
Anggaran Siluman Rp107 Miliar di Jember Tak Bisa Dipertanggungjawabkan
Target DBH Migas Riau Terjun Bebas

Senin, 26 April 2021, 23:20 WIB

Target DBH Migas Riau Terjun Bebas