×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Demokrasi Indonesia Belum Sempurna

Selasa, 02 November 2021, 14:23 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Demokrasi Indonesia Belum Sempurna

Ilustrasi Open Government Partnership. Dok: Istimewa

Infoanggaran.com, Jakarta - Pemerintah mengakui jika sampai saat ini demokrasi Indonesia belum sempurna.

Namun Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri Muchlis Hamdi dalam Pertemuan Nasional Open Government Partnership (OGP), Selasa (2/11/2021) mengatakan bahwa negara akan berupaya mewujudkan pemerintahan terbuka yang lebih baik. 

"Memang, kita saat ini masih berada dalam demokrasi yang belum sempurna, belum full demokrasi. Kita perlu bekerja keras untuk mewujudkan yang lebih baik. Kita semua sebenarnya sama, kita sedang dan terus melakukan perbaikan kualitas demokrasi," ujarnya. 

Secara normatif,  demokrasi sudah diatur dengan baik di dalam Undang-Undang KIP,  Undang-Undang Pers hingga Undang-Undang Penghapusan Ras dan Etnik. Namun jika dilihat secara empiris, demokrasi di Indonesia belum sempurna. 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak cukup retorika semata.

Demokrasi diharapkan tidak hanya mampu menghidupkan kesetaraan warga negara, tapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini Demokrasi dimaknai secara sempit seperti pemilihan umum. 

"Makanya ke depan, kolaborasi, sinergi diharapkan tidak hanya mampu menghidupkan kesetaraan warga negara, tapi juga demokrasi harus diwujudkan secara serius," kata Muchlis.

Oleh karena itu, melalui kegiatan OGP, setiap pihak dapat menjadi bagian menuju demokrasi yang lebih baik.

Muchlis menyontohkan upaya untuk menuju demokrasi Indonesia yang baik perlahan mengalami kemajuan. Misalnya,  keterlibatan mayarakat dalam pilkada. 

"Biasanya tingkat partisipasi tidak memadai, tapi di masa pandemi partisipasinya bisa mencapai tingkat yang tinggi. Artinya, di tengah-tengah tantangan pandemi, masyarakat sipil membuktikan komitmennya untuk berperan aktif dalam pesta demokrasi," tutur Muchlis  

Begitu juga dengan penyelenggaraan pilkades di sejumlah kabupaten/kota. Tingkat partisipasi masyarakat rata-rata mencapai 79 persen. Peningkatan partisipasi masyarakat ini bisa menjadi sesuatu yang positif ke depan. 

Pemerintah menyadari jika keterbukaan proses dan keterbukaan data memang tidak bisa dibantahkan. Dalam konsideran UU KIP contohnya, keterbukaan publik dibutuhkan karena hal itu disadari sebegai merupakan hak asasi manusia.

"Kita juga ingin membangun kemitraan pemerintahan terbuka, salah satunya dengan adanya RAN. Saya kira, itu menjadi bagian bahwa kita sungguh-sungguh mewujudkan pemerintahan yang terbuka," ujar Muchlis. 

 

Inisiatif Lokal

Direktur Medialink Ahmad Faisol mengatakan, pertemuan nasional ini merupakan kegiatan rutin dua tahunan untuk CSO yang rutin diselenggarakan oleh mitra organisasi masyarakat sipil.

Hingga saat ini, sudah ada berbagai inisiatif lokal yang dilakukan oleh daerah-daerah yang tergabung dalam OGP lokal, seperti Brebes dan Sumbawa Barat. Beberapa daerah bakal memaparkan inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan di daerahnya. 

"Kita mengharapkan di akhir kegiatan ada sebuah kesepakatan atau usulan yang bisa disampaikan kepada pemerintah baik Bappenas maupun Kemendagri sehingga dapat menjadi masukan yang bagus untuk implementasi OGP ke depan," katanya 

Sementara Deputi 7 Bappenas Slamet Sudasono  mengatakan, pertemuan OGP 2021 ini merupakan konsep multilateral untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

Menurut Slamet, pemerintah tetap berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Ini tercermin dari beberapa indikator Indeks Demokrasi Indonesia Nasional (yang dirilis BPS) yang juga cukup tinggi baik pada aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, maupun lembaga demokrasi.

"Kendati begitu, pemerintah menyadari demokrasi Indonesia masih membutuhkan penguatan seperti melalui penguatan lembaga, kolaborasi antar stakeholder, dan komunikasi publik. Kita tahu, penguatan demokrasi ini membutuhkan kekuatan organisasi masyarakat sipil yang jumlahnya mencapai ribuan, "ucap Slamet.

Organisasi masyarakat akan menjadi kekuatan yang krusial, di mana organisasi masyarakat sipil selama ini telah memberikan kontribusi aktif, terutama dalam membantu pemerintah, terlebih di masa pandemic Covid-19.

Pemerintah terus berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka agar mendapat kepercayaan masyarakat dalam menangani Covid-19.

Tagar. #OGP #Demokrasi Indonesia #Tata Kelola Pemerintahan #bappenas #kemendagri

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin